Depok Perketat Akses WNA Ilegal Dengan Memberlakukan SKTT

Depok Perketat Akses WNA Ilegal Dengan Memberlakukan SKTT

HarianDepok.com – Berita , Wilayah kota Depok yang letaknya amat sangat strategis membuat kota penunjang ibukota DKI Jakarta menjadi salah satu tempat terfavorit bagi para ekspatriat untuk menetap sementara waktu. Selain dengan biaya yang cukup terjangkau menjadi pertimbangan, pesona keindahan kota Depok juga menjadi salah satu alasan bagi mereka yang banyak mengaku enggan untuk beranjak dan berpindah ke kota lainnya.

Kota Depok yang kini dikenal dengan keberagaman perguruan tinggi yang sempat dijuluki dengan kota mahasiswa ini juga menjadi penyebab tingginya jumlah ekspatriat yang kebanyakan dari mereka masih berstatus mahasiswa dan aktif di salah satu Universitas yang ada di wilayah kota Depok.

Kepala Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, Jaka Susanta mengatakan, pihaknya sampai dengan saat ini telah memprediksikan jumlah ekspatriat yang ada di wilayah kota Depok berjumlah sebanyak 700 orang. Meski demikian, jumlah tersebut belum sepenuhnya dibenarkan karena pihaknya sampai dengan saat ini masih belum mencatat keberadaan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk secara resmi.

“Untuk jumlahnya, kami prediksikan akan meningkat dibandingkan dengan tahun lalu,” tuturnya, Selasa (26/07/2016).

Guna mencegah terjadinya penyelewengan dan pembatasan akses serta ruang gerak WNA ilegal, pihaknya telah mewajibkan para WNA untuk melakukan pendataan di tempat yang telah ditunjuk untuk dibuatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dengan syarat para WNA tersebut sebelumnya telah memiliki kartu identitas dari kantor imigrasi.

Dari SKTT yang diterbitkan oleh pihaknya ini, diketahui memiliki izin yang berlaku hanya satu tahun sekali dan dapat diperpanjang oleh pemohon apabila memang memerlukannya. Sedangkan untuk WNA tetap, perpanjangan SKTT dapat dilakukan selama lima tahun sekali.

“Biasanyanya kebanyakan dari mereka berasal dari Korea Selatan yang mayoritas biasa tinggal di apartemen, tempat kost dan rumah kontrakan. Mereka ini rata rata dari kalangan keluarga yang suami atau istirnya bekerja di sini,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan untuk proses pengajuan pembuatan SKTT bisa dilakukan di Kelurahan setempat dengan membawa surat keterangan bekerja ataupun belajar yang biasa diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) ataupun Dinas Pendidikan (Disdik) guna menghindari adanya penyelewengan izin tinggal yang kerap terjadi belakangan ini.

“Mereka semua ini wajib untuk melaporkan keberadaannya. Kegiatan apa saja yang mereka lakukan apakah itu sekolah atau bekerja, itu semuanya wajib dilaporkan agar tidak terjadi penyelewangan izin tinggal,” tandasnya.(Izl)

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: