Disdukcapil Depok Berencana Gelar Operasi Yustisi

Disdukcapil Depok Berencana Gelar Operasi Yustisi

HarianDepok.com – Berita , Pasca Idul Fitri 1437 Hijriah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok berencana akan menggelar kegiatan operasi yustisi ke seluruh wilayahnya yang akan dimulai pada akhir Juli 2016 mendatang dengan target operasi warga luar kota Depok.

Hal ini sengaja dilakukan untuk menekan dan mengantisipasi terjadinya lonjakan penduduk dan meminimalisir tindak kejahatan di wilayahnya serta mengurangi beban kota Depok atas jumlah pengangguran di wilayahnya yang kini masih belum dapat teratasi sepenuhnya. Selain dikarenakan oleh hal tersebut, operasi yustisi yang akan segera dilakukan ini bertujuan juga untuk menstabilkan perekonomian dan perkembangan kota agar dapat terus berjalan dengan baik.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, Misbahul Munir mengatakan, operasi yustisi dan pendataan penduduk di wilayah kota Depok akan segera dilaksanakan paling lambat pada akhir Juli 2016 yang menargetkan kepada warga pendatang yang tinggal di kota Depok namun tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Depok.

“Rencananya, pihak kami akan segera melakukan pendataan penduduk untuk mengetahui seberapa banyak warga pendatang yang ada di wilayah kota Depok. Menurut data yang kami miliki saat ini warga Depok yang telah teridentifikasi memiliki KTP Depok berjumlah 1.635.349 jiwa dan total keseluruhan penduduk sebanyak 2,1 juta jiwa” tuturnya, Sabtu (15/07/2016).

Munir menjelaskan, selisih pada jumlah warga yang memiliki KTP dan yang belum teridentifikasi sebanyak 500.000 jiwa. Jumlah tersebut diperkirakannya adalah warga yang telah menetap di kota Depok namun masih belum memiliki KTP Depok. Keadaan teraebutlah yang nantinya akan diperbaiki dan didata ulang oleh pihaknya agar dapat diketahui jumlah aslinya.

Ia juga mengaku pihaknya akan melakukan pendataan dan himbauan kepada para warga pendatang yang belum memiliki identitas atau KTP Depok agar mereka segera membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagai identitas pengganti atau data diri sementara pada saat mereka tinggal dan menetap di kota Depok. Untuk masa berlaku SKTT sendiri hanya aktif selama enam bulan yang dapat diproses di seluruh Kelurahan di kota Depok.

“Untuk masa berlaku SKTT hanya enam bulan saja. Dan untuk pembuatannya dapat dilakukan di setiap Kelurahan se Kota Depok. Apabila yang mengajukan telah melewati batas waktu yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi denda administrasi sesuai dengan Perda Kependudukan dan aturan yang berlaku. Sedangkan SKTT sendiri statusnya dapat diperpanjang atau bisa juga diarahkan untuk membuat KTP Depok,” jelasnya.

Ketika ditanya berapa jumlah warga pendatanf yang akan datang ke kota Depok Munir dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya masih belum dapat menyebutkan jumlah pasti sebelum dilakukannya operasi yustisi pada akhir Juli 2016 mendatang. Namun, ia memprediksikan untuk jumlah warga pendatang yang akan masuk ke wilayahnya diperkirakan mencapai 70.000 orang.

“Jujur saja, kam masih belum berani memberikan pernyataan berapa jumlah warga pendatang yang akan masuk ke sini sebelum dilakukannya pendataan penduduk. Nanti, apabila pendataan usai dilakukan, maka jumlahnya baru dapat diketahui dengan jelas,” tandasnya.(Izl)hamma

[ MuhammadKhotib/HD ]