Inilah Dilema Atas Adanya Kebijakan Pemkot Depok Terhadap Zona Pertanian

Inilah Dilema Atas Adanya Kebijakan Pemkot Depok Terhadap Zona Pertanian

HarianDepok.com – Berita , Lahan pertanian yang ada di kawasan kota Depok seluas 529 hektare dan tersebar di 11 Kecamatan yang ada direncanakan untuk dimaksimalkan penggunaannya oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok agar dapat memajukan sektor pertanian yang hingga sampai dengan saat ini semakin menurun akibat perkembangan dan pembangunan yang terjadi di kota Depok.

Lahan pertanian yang diakui oleh pemerintah setempat semakin menyusut jumlahnya ini diakibatkan juga oleh adanya pertumbuhan jumlah pemukiman yang perkembangannya semakin tinggi. Maka daripada itu, Pemkot Depok berencana akan berinovasi terhadap sektor pertaniannya agar dapat berkembang.

“Lahan pertanian yang sudah terbatas ini, akan kami upayakan dan kami manfaatkan keberadaannya agar dapat menghasilkan berbagai tanaman produktif sehingga dapat terus berkembang dan maju. Selain itu kami juga akan berinovasi untuk memberdayakan hasil pertanian yang ada di Depok,” tutur Walikota Depok, Idris Abdul Shomad, Minggu (15/05/2016).

Salah satu tanaman yang akan diberdayakan oleh pihaknya adalah lidah buaya yang dapat dimanfaatkan sebagai obat obatan, shampoo dan yang lainnya. Dikarenakan memiliki kandungan manfaat besar serta budidayanya yang relatif mudah, maka tanaman tersebut menjadi salah satu tanaman yang dipilihnya untuk dikembangkan.

“Kami akan bantu untuk budidayanya. Dan kami juga akan bantu untuk memasarkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Kota Depok, Harry Adam Fauzi mengatakan bahwa penyusutan yang terjadi terhadap lahan pertanian yang ada di kota Depok memang terbilang cukup tinggi. Bahkan sampai dengan saat ini, lahan pertanian hanya tinggal seluas 529 hektare saja.

“Saat ini jumlahnya hanya tinggal 529 hektare yang kondisinya telah dimasukkan ke RT RW sebagai lahan pertanian,” ungkapnya.

Harry mengungkapkan sebetulnya lahan pertanian yang ada di kota Depok terbilang cukup produktif dan mampu menghasilkan tanaman tanaman terbaik. Namun dikarenakan kurangnya pemberdayaan terhadap lahan dan banyaknya para pengembang sehingga daya pertanian yang ada semakin melemah.

Menyikapi akan adanya kebijakan baru terhadap zona pertanian yang dimasukkan ke dalam Perda, Harry mengungkapkan bahwa di aturan tersebut nantinya akan hanya diperbolehkan membangun seluas 30 persen dari total lahan yang ada untuk bangunan tempat tinggal pribadi petani dan peternakan saja. “Cuma bisa buat bangun tempat tinggal petani dan peternakan saja,” jelasnya.

Lahan lahan yang masuk ke dalam zona pertanian merupakan lahan milik pribadi warga dan ditambah dari lahan tidur dan garapan. Hal inilah yang menjadi kendala pemerintah apabila sewaktu waktu warga pemilik lahan ingin menjual lahannya yang telah ditetapkan masuk ke dalam zona pertanian.

“Berdasarkan aturan tidak bisa dijual karena sudah ditetapkan sebagai zona pertanian. Ini dilemanya, pada 2018 RT RW baru bisa direvisi,” tuturnya. Tapi lahan yang ditetapkan memang selama ini dijadikan lahan pertanian,”ungkapnya.

Meski demikian, Harry menyatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemkot Depok atas Zona pertanian yang ada dianggapnya sebagai salah satu hal yang perlu dilakukan mengingat jumlah lahan pertanian yang ada di kawasan kota Depok semakin terus berkurang tanpa mengesampingkan hak hak masyarakat atas lahan yang dimilikinya.(Izl)

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: