Lagi Lagi Oknum Kelurahan di Depok Persulit Warganya Dalam Kepengurusan Identitas Kependudukan

Lagi Lagi Oknum Kelurahan di Depok Persulit Warganya Dalam Kepengurusan Identitas Kependudukan

HarianDepok.com – Berita , Program One Day and One Hour Service yang beberapa waktu lalu telah diresmikan dan dilaksanakan di seluruh Kelurahan se Kota Depok hingga kini yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat sistem pelayanan kepada masyarakat dianggap sebagian besar masyarakat kota Depok penerapannya belum mencapai hasil yang memuaskan.

Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang menemui kejadian yang tidak sesuai dengan penerapan program tersebut dilapangannya yang dimana untuk kepengurusan identitas kependudukan seperti perubahan Kartu Keluarga dan yang lainnya masih memakan waktu hingga beberapa pekan lamanya.

Badri, salah seorang warga Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat adalah salah satu yang paling merasakan hal tersebut dimana pada saat dirinya tengah berupaya mengurus perubahan KK milik mertuanya diharuskan membayarkan uang administrasi sebesar 100 ribu rupiah kepada oknum terkait. Belum hilang rasa jengkel terhadap pungutan liar tersebut, Badri juga harus menelan pil pahit atas adanya keterangan dari oknum terkait yang mengatakan bahwa untuk kepengurusannya memakan waktu yang lama.

Dikarenakan tidak bisa berbuat banyak, Badri hanya pasrah dan merelakan hal tersebut sesuai dengan instruksi yang diterimanya dari petugas tersebut. Setelah menunggu hingga waktu yang telah ditetapkan, Badri pun langsung beranjak  ke kantor Kelurahan guna mengambil KK yang sempat diajukan untuk dirubah. Namun bukannya hasil yang didapat, malah dirinya disuruh menunggu lagi dengan waktu yang tidak bisa dipastikan.

“Pekan lalu saya mengurus KK mertua saya atas nama kepala keluarga Suwito ke Kelurahan Tugu. Saya disuruh bayar Rp 100 Ribu dan sudah saya bayar. Tapi sampai sekarang KK nya belum juga jadi,” kata Badri, kepada Warta Kota, Jumat (13/5/2016).

Dari penjelasannya, bahwa untuk kepengurusan KK tersebut hanyalah sebatas perubahan jumlah anggota keluarga saja dalam KK yang diajukannya pada waktu itu guna memenuhi persyaratan untuk anaknya bersekolah. Dengan adanya penundaan atas perubahan KK yang diajukannya ini menjadi kendala bagi anaknya agar dapat mengenyam pendidikan di kota Depok.

“Anak saya berusia lima tahun mas, dan hendak saya masukan ke dalam KK mertua saya. Sebab anak saya tinggal serumah dengan mertua saya dan rencananya dalam waktu dekat ini akan saya masukkan ke sekolah TK, padahal saya sudah membayarkan uang muka untuk sekolahnya dengan dokumen persyaratan yang menyusul. Namun, hingga kini KK sebagai salah satu syarat bersekolah belum juga selesai, bagaimana ini, ” katanya.

Dari penjelasannya bahwa uang administrasi yang dimintai oleh oknum terkait sebesar 100 ribu rupiah dikatakannya sebagai biaya resmi untuk administrasi kepengurusan KK dan bukan sebagai uang pungutan liar. Maka daripada itulah Badri langsung memberikannya tanpa pikir dua kali.

Melihat atas kurang profesionalnya para petugas dan belum terlaksananya program yang digalakkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Depok yang baru saat ini dianggapnya sebagai satu kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai pengayom masyarakat saat ini.

Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna sempat geram melihat kelakuan para pegawai pemerintah setempat yang masih menggunakan paradigma lama dalam melayani warga. Tidak hanya itu, dirinya pun menyesalkan akan adanya hal tersebut yang seharusnya bisa berubah menjadi lebih baik apalagi dengan program One Day and One Hour Service yang digalakkan hingga kini. Jadi betul betul harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Menyikapi akan adanya perihal tersebut Pradi dengan tegas mengancam para pegawai kelurahan yang tidak mengindahkan program yang ada dan tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat, baik itu sanksi teguran, mutasi hingga kepada pemecatan dengan tidak hormat apabila memang terbukti bersalah.(Izl)

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: