Dugaan Kasus Korupsi Pilkada Depok 2015 Terungkap

Dugaan Kasus Korupsi Pilkada Depok 2015 Terungkap

HarianDepok.com – Berita , Dugaan kasus korupsi dana sosialisasi pemilihan Pilkada pada tahun 2015 yang kini telah ditetapkan tersangkanya oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok yang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kota Depok.

Selain telah ditetapkan sebagai tersangka oleh petugas, PPK pun juga telah dicekal keberadaannya oleh tim penyidik dengan tujuan agar para tersangka tidak melarikan diri. Meski sudah diketahui nama nama tersangkanya, namun petugas Kejari Kota Depok masih belum mau mengungkapkan siapakah pelaku dibalik kasus korupsi Pilkada 2015 ini.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Yudha P Sudjianto dalam menanggapi adanya kasus dugaan korupsi tersebut mengatakan, bahwa pihaknya dalam menetapkan tersangka kepada PPK KPUD Kota Depok sudah dilakukan sejak awal Maret 2016 lalu.

Beberapa bukti baru terkait permasalahan tersebut pun juga telah berhasil diamankan oleh petugas yang diantaranya adanya perubahan pengadaan barang dan jasa dati lelang menjadi penunjukkan langsung (PL) yang diindikasikan adanya pelanggaran di penerapannya.

“Kesalahan yang kami dapatkan adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum terkait mengenai perubahan status lelang menjadi penunjukan langsung (PL) serta adanya penunjukkan Big Daddy sebagai pengerja dana sosialisasi Pilkada,” tuturnya yang masih terus merahasiakan identitas pelaku, belum lama ini.

Ia menjelaskan, sebelum adanya penetapan yang dilakukan oleh pihaknya terhadap PPK KPUD menjadi tersangka, pihaknya telah memeriksa belasan saksi terlebih dahulu agar dapat mengkerucutkan dan mengetahui identitas tersangka. Belasan saksi yang diperiksa diantaranya terdapat petinggi KPUD Depok yang dilakukan sejak Januari 2016 lalu.

“Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta data dokumen yang kami dapat akhir ditemukan pelanggaran dana sosialisasi Pilkada pada tahun 2015 yang mengarah kepada PPK. Dalam waktu dekat ini PPK tersebut akan dimintai ketarangan, ”katanya.

Yudha menjelaskan, apabila di penelusuran kasus tersebut tidak ditemui kendala yang berarti dipastikannya akan dapat segera terselesaikan. “Ini menyangkut uang negara, harus segera diselesaikan,” tandasnya.(Izl)

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: