Guru di Depok Galau Akibat Pengalihan Kepengurusan SLTA Sederajat

Guru di Depok Galau Akibat Pengalihan Kepengurusan SLTA Sederajat

HarianDepok.com – Berita , Merujuk akan adanya peralihan kepengurusan tingkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi pada beberapa waktu lalu yang dilakukan di lingkungan kota Depok berimbas juga kepada sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut dialihkan status kepegawaiannya ke Pemprov Jawa Barat yang dimana para PNS dapat dipindahkan ke daerah cakupannya.

Sebelumnya pada saat kepengurusan Sekolah di jenjang SLTA sederajat masih dipegang oleh Pemkot Depok, PNS hanya dimutasi dari sekolah satu ke sekolah lainnya yang masih di dalam cakupan wilayah Depok saja, namun dikarenakan adanya pengalihan fungsional ke Pemprov Jabar, maka mau tidak mau seluruh PNS harus mengikuti aturan main yang diberlakukan meskipun harus dimutasi jauh dari rumah dan keluarga.

Beberapa PNS yang akan dimigrasikan akibat adanya peralihan tersebut diantaranya adalah guru, pengawas sekolah, pengelola laboratorium, pustakawan dan jabatan administrasi. Hal tersebut sudah diputuskan oleh pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengeluarkan surat kepindahan status kepegawaian tersebut belum lama ini.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat saat dikonfirmasi terkait dengan permasalahan tersebut mengatakan, adanya migrasi yang dilakukan kepada sejumlah pegawai di sektor pendidikan saat ini merujuk kepada adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah yang didalamnya diamanahkan untuk kepengurusan SLTA sederajat dari Pemkot/Pemkab menjadi Pemprov.

“Pengalihan ini diharapkan dapat segera dilaksanakan di daerah masing masing sehingga tidak mengganggu tahun ajaran baru,” tuturnya, Selasa (05/04/2016).

Ia menjelaskan bahwa perpindahan kepengurusan tersebut tidak berdampak kepada sejumlah pegawai di bidang pendidikan saja, di bidang ketenagakerjaan pun juga sama yang dimana seperti pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan juga akan ikut dimutasi. Beberapa PNS pun seperti penyuluh KB, Administrasi, pengawas dan pelaksana juga ikut dialihkan menjadi PNS Pusat.

Sementara itu, Sekretaris Jendral (Sekjen) Federasi Serikat Guru Republik Indonesia (FSGI), Retno Listyarti mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak BKN saat ini sudah tepat sasaran serta merujuk kepada adanya amanah dari UU Nomor 23 Tahun 2014 yang harus dilaksanakan oleh pihak terkait.

Dari pengakuannya, peralihan itu dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi akan adanya tindakan politisasi yang kerap dimanfaatkan oleh oknum nakal guna mencari keuntungan pribadi yang membuat tenaga pengajar seperti guru menjadi kambing hitamnya. “Bagi saya sama saja, keluar dari mulut harimau, masuk lagi ke mulut buaya,” katanya.

Meski demikian, dirinya berharap dengan diberlakukan hal seperti ini, kedepannya dunia pendidikan di tanah air menjadi lebih baik lagi dan semakin berkembang meskipun para guru beserta para pegawai lainnya harus mengikuti aturan main yang amat berat seperti adanya mutasi ke sejumlah daerah yang jauh dari rumah dan keluarga.(Izl)

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: