40 Ribu Peserta BPJS di Depok Nunggak Bayar Premi

40 Ribu Peserta BPJS di Depok Nunggak Bayar Premi

HarianDepok.com – Berita , Terjadinya defisit anggaran yang terjadi di Badan Penyelengggara Jaminan Sosial (BPJS) saat ini diduga dikarenakan oleh banyaknya para peserta yang mengabaikan kewajibannya dalam membayarkan iuran premi bulanan sehingga berdampak kepada menyusutnya anggaran yang diperoleh pihak BPJS.

Di kota Depok sendiri, jumlah peserta BPJS yang belum membayarkan tanggung jawabnya atas kewajibannya dalam melunasi premi bulanan BPJS yaitu sebanyak 40 ribu peserta. Hal inilah yang mengakibatkan timbulnya permasalahan keuangan di kantor BPJS selama ini.

Kepala Departemen Hukum Komunikasi Publik Kepatuhan dan Keuangan Divisi Regional IV Jabodetabek, Radiatun mengatakan, bahwa adanya ketidaksesuaian premi dengan jumlah peserta hingga dengan saat ini dianggapnya masih menjadi kendala yang dihadapi oleh pihaknya dan pemerintah dalam mengupayakan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat dengan cara bergotong royong.

“Untuk perhitungannya jelas ada data penunggak. Di Depok ada sekitar 40 ribuan peserta yang masih belum membayarkan preminya. Jumlah ini kami kalkulasikan sampai dengan Februari 2016 ini,” tuturnya di Depok, Jum’at (18/03/2016).

Dari pengakuannya bahwa sampai dengan saat ini tunggakan yang menjadi beban para peserta BPJS itu bervariasi dari berbagai golongan. Hal inilah yang mengakibatkan tunggakan mereka terakumulasi hingga jutaan rupiah yang berdampak kepada semakin sulitnya para peserta untuk melunasi kewajibannya dikarenakan beban yang sangat berat.

Ia pun menuturkan kebanyakan para pasien baru membayar premi bulanannya apabila mereka di dalam kondisi sedang sakit dan membutuhkan pertolongan medis. Namun, usai mendapatkan pelayanan tersebut dan sembuh mereka pun kebanyakan menunggak premi kembali.

“Untuk tunggakannya bervariasi ya, ada yang 2 bulan, 4 bulan , ada juga yang sampai dengan 1 tahun. Kami tidak bisa memaksakan para peserta untuk membayar premi mereka hanya dapat memberikan penyuluhan saja agar segera melakukan pembayaran. Kami tidak mengenakan denda keterlambatan pembayaran premi dikarenakan adanya Perpres 19 Tahun 2016 mengenai denda iuran,” jelasnya.

Meski demikian, ia juga mengatakan apabila ada peserta BPJS yang belum membayarkan premi asuransinya maka kartu kepesertaannya akan dinonaktifkan sementara waktu. Namun, apabila ada yang telah melunasi premjnya, maka secara otomatis kartu kepesertaannya diaktifkan kembali. “Ya bayar dulu, baru aktif lagi kartunya,” paparnya.

Agar permasalahan tersebut tidak berkembang menjadi besar, ia mmengharapkan kerjasama yang baik dari pemerintah dengan pihaknya dalam menekan hal hal tersebut yang berdampak kepada terganggunya pembayaran kesejahteraan kesehatan masyarakat di sejumlah rumah sakit dan klinik klinik rekanan.(Izl)

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: