Ketua Dewan Kesejahteraan Rakyat (DKR) Depok Ditangkap Petugas Usai Berdemo di Kantor BPJS

Ketua Dewan Kesejahteraan Rakyat (DKR) Depok Ditangkap Petugas Usai Berdemo di Kantor BPJS

HarianDepok.com – Berita , Ditangkapnya Ketua Dewan Kesejahteraan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan usai melakukan aksi demonstrasi di kantor BPJS Kota Depok dikecam keras oleh Ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Agung Nugroho yang menganggap hal tersebut bukanlah solusi atas permasalahan kesehatan yang terjadi di wilayah kota Depok.

Jujur saja, kami amat menyayangkan kejadian tersebut karena dapat mengesankan bahwa pihak BPJS Kota Depok melakukan cara cara represif dalam menyelesaikan permasalahan di kantornya,” tuturnya kepada media, Rabu (16/03/2016).

Menurut data yang berhasil dihimpun bahwa Roy Pangharapan ditangkap oleh petugas kepolisian usai melakukan orasi di depan kantor BPJS yang menuntut untuk bertemu dengan pimpinan kantor BPJS guna mengklarifikasi atas permasalahan salah satu warga anggota BPJS Mandiri yang menderita penyakit jantung untuk dibebaskan tanggung jawabnya menjadi anggota Penerima Bantuan Iuran dikarenakan sudah tidak sanggup untuk membayar iuran selama 1 tahun.

Dari aksi demo yang dipimpin Roy pada waktu itu, para relawan mendesak pihak BPJS untuk dapat menemui mereka guna memberikan solusi atas permasalahan tersebut, namun karena tidak adanya tanggapan dari pihak BPJS, para relawan tersebut akhirnya memaksa masuk ke dalam kantor BPJS Kota Depok.

Atas adanya situasi tersebut, pihak kepolisian pun langsung memerintahkan kepada para demonstran untuk membubarkan diri dan juga langsung menangkap Ketua DKR Kota DDepok Roy Pangharapan guna dimintai pertanggungjawaban atas adanya kejadian tersebut.

Dari keterangannya, bahwa eloknya pihak BPJS dapat memberikan pemahaman kepada DKR Kota Depok yang pada saat itu tengah memperjuangkan status warga kota Depok yang tidak mampu untuk membayar iuran agar menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran agar dapat mendatangi kantor instansi terkait seperti Walikota. Dengan diberikannya pemahaman seperti itu, Agung yakin kejadian tersebut tidak akan pernah terjadi.

“Jika kita mengacu kepada permasalahan yang ada, ya memang ada di sana wewenangnya. Disamping itu juga pihak BPJS meman tidak memiliki wewenang atas perpindahan status kepesertaan BPJS atau telah keluar dari prosedur resminya yang dimana hal tersebut telah menjadi kebijakan pemerintah. Dengan adanya sasaran yang tepat, perjuangan DKR dapat terealisasikan,” jelasnya.

Meski demikian, ia pun juga mengharapkan kepada pihak terkait agar dapat duduk bersama dalam memecahkan permasalahan tersebut sehingga semua elemen yang terkait dapat memahami apa yang dipermasalahkan dan bagaimana prosedur penanganannya sehingga tidak menimbulkan kontroversi didalamnya.(Izl)

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: