BPJS Bermasalah DKR Serbu Balaikota Depok

BPJS Bermasalah DKR Serbu Balaikota Depok

HarianDepok.com – Berita , Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam mewujudkan kotanya yang sejahtera baik itu di sisi perekonomiannya sampai dengan di sisi kesehatan masyarakatnya saat ini terbilang hanya setengah hati dalam penerapannya dilapangan. Pasalnya, pelayanan kesehatan yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya yang kurang mampu bermasalah dalam pembiayaannya.

Hal tersebut pun sontak menjadi perhatian masyarakat banyak dan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok yang langsung meminta kejelasan mengenai kekisruhan tersebut kepada pejabat pemerintah kota Depok untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi. Banyaknya anggota BPJS kota Depok mengakibatkan tuntutan tersebut digulirkan dengan mendatangi Balaikota Depok belum lama ini.

Dari tuntutan yang dilontarkan oleh DKR kota Depok pada saat menyuarakan aksinya bahwa ,pihaknta menuntut jaminan kesehatan bagi para peserta BPJS Kesehatan yang menunggak pembayaran agar mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini merujuk kepada adanya komitmen dari Pemkot Depok yang menyatakan akan terus mengupayakan kepada warga Depok untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara layak dengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan.

“Dari yang kami tuntut pada waktu itu ke DPRD ini kelanjutannya. Dan sekarang, sudah terbukti dan ada korbannya. Maka daripada itu, kami mencoba mengklarifikasi permasalahan ini dengan meminta adanya respon dari pihak terkait untuk menjelaskan hal itu,” tutur Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan kepada awak media, Senin (07/03/2016).

Ia menjelaskan bahwa pada waktu itu, masyarakat dituntut untuk ikut dan menjadi peserta BPJS Keesehatan, namun hal tersebut dianggapnya kurang memperhatikan sejumlah aspek didalamnya yaitu apakah rakyat itu bisa membayar iuran per bulan yang dibebankan kepada para prserta atau tidak. Selain daripada itu apakah pelayanannya sudah dalam standarisasi atau belum.

Ia mengungkapkan bahwa diadakannya aksi demo tersebut dikarenakan oleh adanya salah satu korban yang memang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS, namun karena sudaj menunggak selama tiga bulan, korban akhirnya tidak mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan. “Mau masuk ke RS tidak bisa menggunakan layanan BPJS,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Roy mengharapkan kepada Pemkot Depok agar dapat memiliki payung hukum untuk melindungi rakyatnya, apalagi bagi mereka yang amat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. “Memang sempat ada penolakan di sejumlah tempat. Namun alhamdulillah di RSUD mau menerimanya, tapi pihak rumah sakit butuh kejelasan siapa yang akan menjamin pembayaran untuk tindakan medisnya,” katanya.

Maka daripada itu, agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik, maka dirinya berharap akan adanya perhatian dari Pemkot Depok dalam menangani permasalahan tersebut secepatnya sehingga masyarakat khususnya warga yang kurang mampu bisa mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan mudah dan cepat.(Izl)

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: