Beginilah Cara Mendapatkan Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah

Beginilah Cara Mendapatkan Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah

HarianDepok.com – Properti , Pemerintah telah meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai Program Bedah Rumah, untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah layak huni. Selama tahun 2015, pemerintah berhasil memperbaiki sebanyak 82.245 unit rumah dengan total anggaran Rp 1,116 triliun. Lalu bagaimana cara mendapatkan bantuan tersebut?

Menurut Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, bagi masyarakat yang ingin mengusulkan rumah masyarakat yang ingin ‘di bedah’ rumahnya bisa mengajukan lewat Kepala Desa. “Kemudian dikoordinir oleh Bupati untuk selanjutnya didata secara keseluruhan guna mendapatkan bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR,” jelasnya  seperti yang dikutip dari Rumah.com, Kamis (25/02/2016).

Ia berharap, dukungan dari masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah dapat mengurangi angka rumah tidak layak huni di daerah. Menurut Syarif, Kementerian PUPR ingin agar setiap daerah mempunyai data yang pasti mengenai berapa jumlah rumah yang tidak layak huni. Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia mencapai angka 3,4 juta unit dan diperkirakan akan terus bertambah apabila tidak ditangani secara serius oleh pemerintah.

Jumlah bantuan yang disalurkan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 15 juta sementara untuk pembangunan rumah baru Rp 30 juta per rumah. “Tetapi itu jumlah bantuan maksimal dan hanya stimulan. Dan tentunya kebutuhan masyarakat untuk membedah rumahnya berbeda antara satu dengan lainnya,” ungkap Syarif.

Inilah beberapa kriteria rumah yang patut di bedah, ujar Syarif, antara lain didasarkan atas kriteria bangunan seperti:

  1. Struktur atap yang dapat membahayakan penghuni.
  2. Rangka rumah atau dinding yang tidak layak serta lantai yang masih tanah.
  3. Ada juga aspek kesehatan yang belum memadai seperti pencahayaan dan sirkulasi udara yang buruk.
  4. Dari sisi utilitas, seperti tidak memiliki sarana MCK dan Tempat Pembuangan Sampah.

“Yang pasti, masyarakat yang memperoleh bantuan juga harus menguasai tanah, dan tanahnya tidak bermasalah, serta tidak berada di lokasi rawan bencana,” pungkas Syarif.

[ TaufikHidayat/HD ]

Tags:
author

Author: 

Writer and Author In HarianDepok