Pemerintah: Freeport Sepakati 6 Poin Renegoisasi

Pemerintah, Freeport Sepakati 6 Poin Renegoisasi

HarianDepok.com – Nasional. Bayu Krisnamurthi yang menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan, mengatakan bahwa pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah menandatangani kesepakatan dalam renegosiasi kontrak pertambangan konsentrat mineral Freeport.

“Kami sekarang menunggu rekomendasi dari direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara,” kata Bayu, Jumat (25/7)
Menurut Bayu, Freeport telah memenuhi persyaratan, yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk menjadi eksportir terdaftar (ET). Namun, perusahaan harus mendapatkan izin ekspor bijih mentah (SPE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, mengikuti rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen (ESDM).

Pada Senin, 7 Juli, 2014, pemerintah mengumumkan bahwa Freeport telah setuju dengan enam poin renegosiasi, yang ditawarkan oleh pemerintah, dan menandatangani nota kesepahaman pada hari Jumat 25 Juli 2014.

Enam poin dari renegosiasi yang disepakati terkait dengan luas wilayah pertambangan, perpanjangan kontrak, jumlah royalti yang harus dibayar, kewajiban untuk mengolah bahan baku di Indonesia, divestasi dan pemanfaatan barang dan jasa lokal.

“Poin-poin kesepakatan telah dibahas lama sejak Chairul Tanjung ditunjuk Menteri Koordinator Perekonomian, dan dibuat untuk menjembatani dialog dengan pemerintah Indonesia,” kata Rozik.

Analis energi dari Universitas Indonesia, Surya Darmawan Prasodjo menghargai hasil kesepakatan antara pemerintah dan Freeport, sejak MoU akan meningkatkan perbaikan industri hilir pada sektor pertambangan dan untuk mewujudkan konsep pengelolaan sektor energi.

Namun, Darmawan mengingatkan bahwa MoU bukanlah kontrak atau perjanjian yang mengikat dan dapat dilaksanakan.

“Komitmen Freeport untuk melaksanakan kesepakatan di masa depan harus diawasi.”

Tags: