Komisi A DPRD Depok Geram, Sekda dan Kepala DPPKA Depok Absen di Rapat

Komisi A DPRD Depok Geram, Sekda dan Kepala DPPKA Depok Absen di Rapat

HarianDepok.com – Berita , Absennya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihantoro beserta Kepala DPPKA kota Depok, Farah Mulyati di dalam rapat yang diselenggarakan oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Depok pada Senin 21 Desember 2015 kemarin, menjadi persoalan baru yang dimana pada rapat tersebut tengah membahas masalah pembangunan jalan Tol Desari.

Di dalam rapat tersebut, tak hanya dihadiri oleh elit politik kota Depok saja, melainkan ada instansi daerah yang terkait dan juga warga pangkalan Jati Baru yang pada saat itu tengah menuntut pembayaran atas jalan lingkungan yang diklaim masih menjadi miliknya dan belum menjadi milik Pemkot Depok.

Dikarenakan bagian aset dan Sekda tidak mengikuti jalannya rapat tersebut, alhasil di dalam pembahasan mengenai pembangunan Tol Desari berjalan alot. Bahkan pada saat rapat masih berlangsung, komisi A DPRD Kota Depok dibuat berang atas ketidakhadiran sejumlah instansi terkait. Wakil Ketua Komisi A, Hamzah pun saking geramnya sempat mengucapkan akan melengserkan kedua pejabat kota Depok tersebut lantaran tidak menghadiri rapat yang digelarnya.

Kedua pejabat kota Depok terkait, pada saat dikonfirmasi mengenai perihal tersebut menanggapinya dengan santai. “Silakan lengserkan saja, tidak apa apa. Kemarin saya rapat dan undanganya pun baru dierima pagi hari. Hal ini sudah saya informasikan juga ke bagian Astapra Setda Depok,” ujar Harry Prihantoro, Kamis (24/12/2015).

Harry mengakui ketidakhadirannya di dalam rapat tersebut akibat dirinya baru mendapatkan undangan rapat dipagi hari sesaat sebelum rapat dimulai. Dan pada saat itupun dirinya juga berhalangan untuk menghadiri rapat tersebut. Untuk permasalahan lahan tol Desari ia pun mengaku masih terus mempelajarinya.

“Sampai saat ini, permasalahan yang ada di lahan pembangunan jalan tol Desari masih terus kami pelajari. Kami akan terus melakukan yang terbaik bagi seluruh pihak yang berlandaskan dengan prosedur dan undang undang yang berlaku,” ujarnya.

Senada dengan Harry, Kepala DPPKA kota Depok, Farah Mulyati pun juga mengaku bahwa dirinya memang tengah berhalangan untuk menghadiri rapat yang digelar oleh Komisi A tersebut. “Silakan saja apapu yang mau dilakukan ya silakan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengaku akan mempelajari adanya perselisihan tersebut. Ia pun juga berkeyakinan bahwa kepada para pejabat yang dimaksud adalah orang orang yang bukan sembarangan yang telah profesional dalam kinerjanya dan telah mengerti aturan dan etika.

Ditanya mengenai adanya kata kata ingin melengserkan kedua pejabat kota Depok tersebut, Hendrik mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa melakukan pemecatan secara sepihak terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dikarenakan ada aturan mainnya, apalagi saat ini sudah dipayungi oleh Undang Undang ASN yang diresmikan sejak tahun 2014 lalu.

“Untuk memecat ataupun melengserkan pejabat ASN tidak semudah itu, semua ada aturannya. Jika memang harus diganti maka ada yang namanya sistem lelang, itupun jika ada pergeseran ASN yang diakibatkan oleh beberapa sebab,”

Maka daripada itu dirinya mengharapkan agar seluruh komponen kota Depok baik itu Pemkot Depok maupun DPRD nya agar tetap melakukan pekerjaan dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang dilandasi dengan profesionalisme dalam bekerja.(Izl)

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: