Dipanggil Presiden, Menhub Jonan Batalkan Pelarangan Ojek Online

Dipanggil Presiden, Menhub Jonan Batalkan Pelarangan Ojek Online

HarianDepok.com – Bisnis , Baru-baru ini sejumlah laporan menyebutkan bahwa Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan pihaknya telah mencabut larangan operasi ojek online atau layanan kendaraan online. Menurut laporan sejumlah media, keputusan ini diambil Menhub ditengah protes masyarakat yang mempertanyakan keputusan pelarangan ojek online tersebut. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi atas pemberitaan yang menyebutkan  jika Menhub telah mencabut larangan ojek online tersebut.

Selain dari laporan media, seperti yang dikutip dari BBC Indonesia yang mendapat pesan tertulis dari Kemenhub terkait pelarangan itu. “Ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi hingga ransportasi publik bisa terpenuhi dengan layak,” ujar Menhub Ignatius Jonan dalam pesan tertulisnya yang diterima BBC Indonesia, Jumat (18/12/2015) pagi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pesan Twitternya juga menanggapi keputusan kontroversial Kemenhub itu.

“Saya segera panggil Menhub. Ojek dibutuhkan rakyat. Jangan karena aturan, rakyat jadi susah. Harusnya ditata,” demikian tulis Presiden Jokowi dalam Twitternya. Lebih lanjut dalam keterangannya, Jonan menjelaskan latar belakang “pembatalan” aturan pelarangan ojek online. Menurutnya, sesuai UU 22 tahun 2009, kendaraan roda dua tidak dimaksudkan untuk angkutan publik.

Ia melanjutkan, akan tetapi realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai. Kesenjangan itulah yang selama ini diisi oleh ojek, dan beberapa waktu terakhir oleh layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek dan lainnya.

Atas dasar itulah, ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi hingga transportasi publik bisa terpenuhi dengan layak. Menurutnya, terkait dengan aspek keselamatan di jalan raya yang menjadi perhatian utama pemerintah, pengelola ojek online dianjurkan untuk berkonsultasi dengan Korlantas Polri.

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: