Gelar Mogok Nasional, Jalan Tol dan Pelabuhan Terancam Lumpuh

Gelar Mogok Nasional, Jalan Tol dan Pelabuhan Terancam Lumpuh

HarianDepok.com – Bisnis , Serikat pekerja yang tergabung dalam komite aksi upah (KAU) sudah mulai menggelar aksi mogok nasional sejak Selasa pagi tadi (24/11/2015) hingga empat hari ke depan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan buruh terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyebutkan, aksi mogok kali ini diyakini akan lebih besar bila dibandingkan dengan aksi serupa yang pernah dilakukan –

pada 2012 lalu di mana ada sekitar 2 juta buruh yang melakukan aksi mogok. “Aksi mogok pada tahun 2012 itu ada sekitar 2 juta buruh dari 8 serikat buruh yang ikut. Tapi besok akan ada sekitar 4 juta buruh,” ucapnya di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Senin (23/11/2015). Ia menerangkan, massa buruh sebanyak 4 juta orang tersebut berasal dari 6 konfederasi dan 100 federasi serikat pekerja di Indonesia.

Jumlah tersebut bisa lebih besar bila ditambah dengan buruh  yang belum terdaftar di serikat pekerja. “Itu dari 6 konfederasi dan 100 federasi. Pokoknya 97 persen konfederasi dan federasi serikat pekerja yang tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyatakan dukungannya,” ujarnya. Selain dengan jumlah buruh yang lebih banyak, efek yang ditimbulkan dari aksi mogok ini juga lebih besar, terutama pada sektor pelayanan seperti di jalan tol dan pelabuhan.

Said memprediksi akan ada beberapa ruas jalan tol yang terancam lumpuh karena aksi mogok ini. “Yang sudah terkonfirmasi untuk ikut itu seperti serikat buruh Pelabuhan Tanjung Priok akan mogok kerja, Lalu di Pelabuhan Belawan. Untuk tolnya seperti serikat pekerja jalan tol Jakarta-Cikampek, tol Tomang-Tangerang, JORR barat dan timur, tol Mojokerto, tol Semarang,” ungkapnya.

Menurut Said, jika pada hari pertama tidak ada respons dari pemerintah, maka buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana negara dan kantor gubernur di wilayah masing-masing. “Jika tidak ada respon dari pemerintah, kami akan giring buruh ke istana dan kantor gubernur. Kami sudah berpesan aksi tidak boleh anarkis. Tapi kalau ada tindakan represif dari aparat, maka itu diluar kontrol kami,” ujarnya.

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: