Perda Depok Nomor 13 Tahun 2013 Dianggap APERSI Prematur

Perda Depok Nomor 13 Tahun 2013 Dianggap APERSI Prematur

HarianDepok.com – Berita , Adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 saat ini dikeluhkan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengenai pembatasan pengembangan perumahan dengan batasan minimal kavling seluas 120 meter persegi yang wajib diikuti dan dijalankan oleh seluruh pengembang sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal tersebut dianggapnya sudah tidak sesuai lagi dengan kemampuan para pengembang dan juga masyarakat kota Depok yang notabene masih banyak yang berpenghasilan rendah. Jika ini dibiarkan terus menerus terjadi maka kota Depok bakal kehilangan investor dan para pengembang perumahan yang dimana keberadaannya amatlah penting untuk meningkatkan kualitas kota Depok agar dapat lebih baik lagi.

Wakil Ketua III DPD APERSI DKI Jakarta,.Abdul Haris Bucharie mengatakan bahwa Perda yang dikeluarkan oleh Pemkot Depok tersebut prematur sebab di dalam aturannya amatlah memberatkan masyarakat dalam memiliki sebuah rumah idaman dan para pengusaha properti pemula yang kebanyakan belum memiliki modal yang besar untuk menjalankan usahanya.

“Karena adanya hal itu menjadikan banyaknya investor takut untuk mengelola modalnya di wilayah kota Depok. Ini dikarenakan oleh adanya sejumlah perizinan yang cukup rumit untuk dilaksanakan. Hal ini juga tak lepas dari harga tanah di kota Depok yang saat ini harganya meningkat tajam sampai dengan 400 persen,” tuturnya, Minggu (22/11/2015).

Dengan adanya aturan mengenai batasan luas kavling seluas 120 meter persegi di dalam Perda tersebut, maka secara tidak langsung akan berdampak kepada sulitnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah idaman sendiri meski adanya angin segar dari Pemerintah Pusat yang menggalakkan program sejuta rumah bagi masyarakat Indonesia khususnya yang berpenghasilan rendah.

“Saat ini APERSI sudah setuju dan menandatangani serta melakukan komunikasi langsung dengan pihak DPRD Komisi A kota Depok agar dapat segera membahas kembali mengenai Perda nomor 13 tahun 2013. Upaya ini dilakukan sebab amatlah bertentangan dengan undang undang mengenai kepemilikan rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” paparnya.

Selain itu pihaknya juga banyak yang mengeluhkan tentang pembuatan SIUP di kota Depok yang dinilainya pada penerapan dilapangannya sangatlah kompleks dan rumit serta dapat memakan biaya pengurusan uang cukup mahal dibandingkan dengan kota penunjang lainnya seperti kota Tanggerang yang untuk kepengurusannya berbalik 180 derajat dibandingkan dengan kota Depok.

Maka daripada itu, pihaknya amatlah berharap akan adanya keseriusan dari Pemkot Depok dalam mengelola kotanya khususnya di sektor pengembangan yang saat ini sangatlah diperlukan oleh kota Depok dalam menunjang kotanya sebagai Kota yang nyaman dan layak huni.(Izl)

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: