Dampak Buruk Bila Buruh Tuntut Upah Terlalu Tinggi

Dampak Buruk Bila Buruh Tuntut Upah Terlalu Tinggi

HarianDepok.com – Bisnis , Beberpa serikat buruh di sejumlah daerah masih terus menuntut kenaikan upah minimum lebih dari yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan yang diminta antara 22 hingga 25 persen atau sekitar Rp 500 ribu. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asoasiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Haryadi Sukamdani mengatakan, sejumlah wilayah sudah menaikan upah minimum cukup tinggi.

Bila dipaksakan untuk kembali dinaikkan, maka akan berdampak buruk bagi iklim bisnis dan investasi. Ia mencontohkan, upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kabupaten Tarakan sudah menjadi paling tinggi di Kalimantan. Tetapi, imbasnya tidak ada investasi yang masuk ke kebupaten tersebut. “Saya ambil contoh Tarakan adalah kabupaten tertinggi di Kalimantan.

Tapi walikotanya bingung tahun ini tidak ada investasi,” ucap Haryadi di Jakarta, Jumat (20/11/2015). Bukan hanya tidak ada investasi, upah minimum tinggi ini malah membuat perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Haryadi menyebutkan jumlahnya pun cukup besar.”Bahkan terjadi lay off yang sangat signifikan,” tambahnya.

Ia mengatakan, upah minimum tinggi tersebut membuat perusahaan tidak mengikutsertakan para pekerjanya dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini diprediksi karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pekerjanya. “Hasil temuan teman-teman Dewan Pengupahan Nasional di sana. Perusahaan banyak tidak mengikuti BPJS Kesehatan. Ini  lampu merah juga. Makanya ingin kita perbaiki,” jelasnya.

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: