Wujudkan Kedaulatan Rupiah, BI Minta Karyawan Asing di Indonesia Digaji Dengan Rupiah

Wujudkan Kedaulatan Rupiah, BI Minta Karyawan Asing di Indonesia Digaji Dengan Rupiah

HarianDepok.com – Bisnis , Bank Indonesia lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor? 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang mengatur tentang kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah NKRI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. PBI ini disusun untuk mewujudkan kedaulatan rupiah di Tanah Air. Tetapi faktanya, hingga kini masih banyak perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing atau ekspatriat yang berkantor di Indonesia dalam penggajian karyawannya masih menggunakan dolar Amerika Serikat (AS)-

atau mata uang asing lainnya. Menurut Enny Sri Hartati selaku Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) mengatakan, pola penggajian dengan menggunakan dolar tersebut bisa menjadi penyebab tertekannya nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing?. Dengan mewajibkan karyawan perusahaan asing menggunakan rupiah maka akan mengurangi kebutuhan dolar di Indonesia. Hal tersebut secara langsung akan mengurangi sentimen pelemahan rupiah.

Sebab itu, pemerintah harus menindak tegas kepada perusahaan asing yang masih menggunakan dolar dalam penggajian karyawannya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah dengan terus meyakinkan kepada semua pengusaha tentang prospek ekonomi Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menarik dana-dana orang Indonesia? yang diparkir di luar negeri.

Sementara menurut Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengungkapakan, secara keseluruhan transaksi, penggunaan rupiah di Tanah Air masih kalah bila dibandingkan dengan penggunaan mata uang asing. Sebab itu, Agus mengaku terus menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Bank Indonesia beserta pihak terkait untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai arti penting penggunaan rupiah dalam transaksi kesehariannya.

Dalam PBI Nomor 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 dijelaskan, sanksi bagi orang yang tidak menggunakan rupiah di wilayah NKRI dan menolak rupiah untuk pembayaran di wilayah NKRI sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 Mata Uang dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda palin banyak Rp 200 juta sesuai pasal 33 ayat (1) dan (2).

Sedangkan pelanggaran atas kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi non tunai dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis; kewajiban membayar dan larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. Sanksi kewajiban membayar ditetapkan sebesar 1 persen dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp 1 miliar. Hingga sekarang, Bank Indonesia sudah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan rupiah di Tanah Air.

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: