DPPKA Depok Curiga Ada Kebocoran Pajak di Sektor Pajak Parkir

DPPKA Depok Curiga Ada Kebocoran Pajak di Sektor Pajak Parkir

HarianDepok.com – Berita , Dianggap kurang teliti, Dinas Perhubungan (Dishub) dalam melakukan pengawasan terhadap pengelola parkir yang ada disetiap perkantoran, tempat usaha dan tempat pusat perbelanjaan lainnya saat ini, menjadi penyebab bocornya pajak parkir sebanyak 29 persen atau dua miliar rupiah sehingga tidak masuk ke dalam kas daerah.

Hal ini menjadikan pihak Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok pesimis dapat mencapai pencapaian target dari pajak parkir yang ditentukan sebesar 6,45 miliar rupiah yang harus dicapainya sampai akhir tahun 2015 ini.

Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok, Farah Mulyanti mengatakan, dugaan kebocoran pajak di sektor parkir diketahui setelah adanya pengujian di beberapa pusat perbelanjaan yang dilakukan di dua lokasi yang berbeda. Dan hasil daripada pengujian tersebut, dinyatakan bahwa pemasukan dari sektor pajak parkir mengalami peningkatan, namun hal tersebut tidaklah sesuai dengan laporan yang diberikan kepadanya sehingga berakibat penambahan PAD tidak didapatkan.

“Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan pajak parkir saat ini menjadi penyebab terjadinya kebocoran di sektor pajak parkir. Kami mencurigai adanya permainan dibelakang semua ini oleh oknum terkait. Maka daripada itu PAD tidak dapat bertambah dan kamipun pesimis dapat memenuhi kebutuhan pembangunan yang dituntut oleh masyarakat,” ujarnya kepada Indopos beberapa waktu lalu.

Kecurigaan ini diduga dilakukan oleh para wajib pajak yaitu para pengelola parkir yang selama ini tidak membayarkan pajaknya sesuai dengan pemasukan yang ada. Padahal sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran membayarkan pajak dengan tepat waktu kerap dilakukan oleh pihaknya, namun masih saja banyak yang tidak menjalankannya padahal hal tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan kota.

“Uji petik atau kepatuhan ini sengaja kami lakukan untuk menilai baik atau burukkah para wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Jadi ada dugaan ketidakpatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yang seharusnya mereka harus memberikan lebih besar malah justru kebobolan dan mengalami kebocoran sebesar dua miliar rupiah untuk pemasukan di tahun 2015 ini,” katanya.

Penyusutan pemasukan dari sektor pajak parkir saat ini juga diduga kuat tidak hanya dilakukan di pusat perbelanjaan saja, akan tetapi juga terjadi di beberapa usaha parkir rumahan yang sebagian besar tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah seperti usaha parkir rumahan yang banyak terdapat di sejumlah stasiun kereta api.

Di lain pihak, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Gandara Budiana mengatakan, dirinya tidak mengetahui akan adanya kebocoran pajak parkir dari pihak pengelola yang ditemukan oleh pihak DPPKA. Sebab selama ini mereka hanya mengetahui pembayaran pajak untuk kas daerah itu telah diikuti dengan baik oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Kami hanya memantau penyetoran pajak dari para pengelola, itupun langsung dibayarkan ke Bank Jabar dengan pendataan DPPKA. Kami beranggapan bahwa hal ini tidak mengalami kebocoran, jika memang ada yang yang tidak menyetorkan kewajiban dan tidak sesuai dengan laporannya, maka kami akan melakukan pengecekan. Harusnya pihak DPPKA segera melaporkannya kepada kami agar langsung diberikan penindakan,” katanya.

Budiana pun juga mengatakan, selama ini yang pihaknya lakukan hanyalah melakukan pendataan wajib pajak pengelola parkir saja. Untuk itupun pihaknya berjanji akan segera melakukan tindakan tegas kepada para pelanggar yang tidak membayarkan pajaknya. “Kami akan libatkan Distarkim dan juga Satpol PP untuk dilakukan penertiban kepada parkir liar yang ada,”tandasnya.(Izl)

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: