Polemik Perubahan Tarif Layanan RSUD Depok Saat Ini

Polemik Perubahan Tarif Layanan RSUD Depok Saat Ini

HarianDepok.com – Berita , Adanya perencanaan kenaikan tarif dasar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok pada beberapa waktu lalu langsung mendapat penolakan dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok yang dengan tegas menolak adanya rencana kenaikan tarif dasar untuk kelas III di RSUD Depok yang dianggapnya sebagai salah satu hal yang memberatkan.

Kenaikkan tarif dasar yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerag (Raperda) mengenai tarif dasar layanan kesehatan kelas III di RSUD Depok justru dianggapnya tidak berpihak kepada masyarakat yang mayoritas hanya berpenghasilan rendah. Oleh sebab itu, DKR secara tegas menolak akan adanya keputusan mengenai kenaikan tarif tersebut.

Penolakan kenaikkan tarif dasar layanan tersebut langsung disampaikan dalam rapat yang dilaksanakan oleh panitia khusus empat DPRD Kota Depok bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok diruang sidang paripurna DPRD yang berlokasi di Jalan Boulevard Raya GDC Kota Kembang pada Jum’at 30 Oktober 2015 kemarin.

“DKR mempunyai sikap bahwa RSUD seharusnya dimaknai sebagai layanan publik dengan mengutamakan kepentingan khalayak ramai. Maka daripada itu, yang seharusnya dibahas di dalam rapat adalah bagaimana memperbaiki layanan yang saat ini masih belum maksimal. Pelayanannya saja masih kurang, malah tarifnya mau dinaikkan. Oleh sebab itu kami dengan tegas menolak akan adanya kenaikkan tarif,” ungkap Ketua DKR, Roy Pangharapan saat dikonfirmasi oleh rekan wartawan dilapangan, Minggu (01/11/2015).

Roy pun meminta dengan sangat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk dapat mengalokasikan dana anggarannya lebih besar untuk disalurkan ke sektor kesehatan dengan harapan mampu mendongkrak dan meningkatkan pelayanan kesehatan kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depok yang notabene sangatlah diperlukan keberadaanya oleh masyarakat dari golongan kurang mampu.

“Seharusnya di RSUD Depok saat ini dalam melayani kesehatan di kelas III harus maksimal dan tanpa pandang bulu dan pelayanannya pun juga seharusnya dapat terlayani hanya dengan KTP saja. Masa kota Depok kalah sama wilayah lainnya. Seluruh biaya kesehatan kelas III harus dijamin penuh dan dicover dari APBD dan subsidi,” katanya.

Di lain pihak, Kepala RSUD Depok, Dewi Damayanti mengatakan, keberadaan RSUD di Kota Depok bukanlah rumah sakit yang diorientasikan untuk menghasilkan, namun ditujukan untuk menunjang kesehatan masyarakat kota.

“Pemerintah sudah melakukan yang terbaik dalam meningkatkan pelayanan kesehatan saat ini, mulai dari menyisihkan anggarannya untuk kegiatan RSUD agar dapat menutupi kekurangan dan beban biaya pelayanan kesehatan melalui Jamkesmas, Jamkesda dan BPJS. Bahkan untuk masyarakat yang belum terlindungi oleh BPJS pun juga bisa mengajukan bantuan sosial sampai dengan mendapatkan keringanan dengan cara mencicil,” paparnya.

Ia pun menjelaskan perubahan tarif pelayanan yang ada saat ini itu sudah didasari oleh adanya kajian dari UI dan peninjauan ke sejumlah RSUD yang lainnya.  Selain daripada itu, adanya penambahan tindakan medis yang belum tertuang seperti doker kulit, mata dan. ICU pun menjadi alasannya mengapa ada kebijakan perubahan tarif dasar pelayanan kesehatan.

“Jadi orientasinya bukan kepada naiknya tarif, akan tetapi lebih condong kepada penambahan tindakan yang belum ada di dalam RSUD seperti misalnya, Dokter mata, Dokter Kulit dan yang lainnya. Meski begitu, kamipun juga telah melakukan peninjauan kesejumlah RSUD dengan hasil tarif kita masih dibawah tarif rumah sakit yang lainnya,” tandasnya.(Izl)

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: