Ini Tuntutan Buruh Dalam Aksi Mogok Nasional

Ini Tuntutan Buruh Dalam Aksi Mogok Nasional

HarianDepok.com – Bisnis , Sejumlah buruh mengancam akan kembali menggelar aksinya dengan melakukan mogok kerja nasional pada tanggal 18 hingga 20 November 2015. Mogok nasional ini bakal dilakukan secara bersamaan di 25 provinsi dan 200 kabupaten atau kota dengan 5 juta buruh. Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan, salah satu alasan mogok nasional tersebut adalah pihaknya memprotes ketentuan pemerintah yang menetapkan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Said, seharusnya kenaikan UMP bisa lebih tinggi. Hal itu dibuktikan dengan ?rupiah yang mulai membaik dan ada 16 perusahaan tekstil dan padat karya akan beroperasi dengan menyerap 121 ribu pekerja baru sebelum ada PP nomor 78/2015 dan meskipun dikatakan ekonomi melambat tapi masih tumbuh 4,6 persen. Menurut dia, itu berarti masih ada penyerapan lapangan kerja baru 1 juta orang.?

“Jadi kenapa harus buruh yang dikorbankan dengan kembali ke rezim upah murah?” ujar Said dalam keterangannya, Senin (02/11/2015). Selain itu, buruh juga memprotes keras tindakan polisi terhadap buruh dalam aksi 30 Oktober lalu di Istana. Hal itu akan semakin memperkuat solidaritas buruh dan tidak akan takut terhadap kekerasan polisi yang selalu mengatasnamakan negara dan hukum.?

“Buruh tidak takut dan akan terus melanjutkan aksinya meskipun menghadapi kebrutalan dan kekerasan polisi, hingga presiden Jokowi mencabut PP Nomor 78/2015 dan duduk bersama tripartit merumuskan kembali kebijakan upah,” ungkapnyanya. Setidaknya ada empat poin yang menjadi tuntutan buruh dan sebagai alasan untuk melakukan aksi mogok nasional tersebut. Berikut daftarnya:

  1. Dicabutnya PP Nomor 78/2015 tentang Upah,
  2. Menolak formula kenaikan upah minimum, yakni inflasi ditambah produk domestik bruto (PDB),
  3. Menuntut kenaikan upah minimum 2016 berkisar Rp 500 ribuan (kenaikan 25 persen),
  4. Berlakukan upah minimum sektoral di seluruh kabupaten/kota dan provinsi dengan besaran kenaikan sebesar 10-25 persen dari UMP/UMK 2016.

“Karena yang dibutuhkan bukan hanya kepastian kenaikan upah, namun kesejahteraan upah layak dengan negosiasi tripartit di dewan pengupahan (UU Nomor 13/2003),” tutup Said Iqbal.

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: