Tahun 2032 Kota Depok Wajib Memiliki 30 Persen RTH Dari Luas Wilayahnya

Tahun 2032 Kota Depok Wajib Memiliki 30 Persen RTH Dari Luas Wilayahnya

HarianDepok.com – Berita , Ruang Terbuka Hijau yang saat ini semakin terkikis keberadaannya karena adanya pembangunan di wilayah kota Depok, menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang langsung mengambil sikap untuk menambahkan syarat pengajuan perizinan perumahan dengan ditambahkannya RTH sebagai salah satu syarat dalam perizinan tersebut.

Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) kota Depok, Nani Zara mengatakan, para developer atau pengembang perumahan yang ingin mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nantinya akan diwajibkan untuk menyertakan proposal visualisasi RTH di dalam site plannya. Syarat ini mengacu kepada peratua dari Kementrian Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 mengenai pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di lingkungan kota.

“Nantinya di dalam proposal pengajuan IMB harus dicantumkan luas, letak, jenis vegetasi dan sarana taman. Itu semua harus dilampirkan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Izin pembangunan dari pihak kami,” tuturnya  di Depok, Selasa (27/10/2015).

Ia pun mengungkapkan, bahwa saat ini dalam pengajuan perizinan pembangunan perumahan di wilayah Depok masih belum disepakati. Saat ini, persyaratan tersebut sedang dikaji dan digodok dan nantinya akan berbentuk menjadi Peraturan Walikota (Perwal). “Syarat pengajuan IMB dengan menyertakan RTH masih dalam pengkajian dan Raperwalnya akan segera ditandatangani secepat mungkin,” tuturnya.

Dari keterangannya, penambahan persyaratan pengajuan IMB dengan menyertakan RTH di dalam salah satu syarat pengajuannya ini dipandang sangat perlu mengingat RTH yang ada di wilayah kota Depok yang semakin berkurang jumlahnya akibat dari pembangunan. Selain daripada itu, hal tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan  partisipasi kalangan pengembang dan swasta dalam mendukung RTH di kawasan perumahan.

Sementara itu, Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail dalam menanggapi perihal tersebut mengatakan, pihaknya sudah membentuk pengawas RTH di tingkat Kecamatan sampai di tingkat Kelurahan sebagai bentuk keseriusannya dalam menjaga RTH di kota Depok. Namun dilain hal ia menegaskan kepada seluruh pengembang yang ada di kota Depok untuk tidak menjadikan hal tersebut menjadi sebuah ancaman, melainkan untuk meningkatkan pemanfaatan RTH bersama sama.

Menurut data yang disebutkan Nur, bahwa saat ini kota Depok masih dibawah dari ketentuan undang undang No 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang yang didalamnya disebutkan bahwa setiap kota wajib memiliki 30 persen RTH dari luas wilayahnya yang dimana pada kota Depok sendiri masih berada di bawahnya yaitu 15 persen RTH saja dari luas wilayah Depok sebanyak 20.029 hektar.

Dan untuk terpenuhinya target tersebut, kota Depok diamanatkan harus mencapainya dalam jangka waktu 17 tahun kedepan terhitung dari tahun sekarang. Maka daripada itulah saat ini Pemkot Depok gencar melakukan pembenahan di sektor penataan kotanya saat ini.(Izl)

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: