RPP Penilaian UMK Pemerintah Ditolak Serikat Buruh di Depok

RPP Penilaian UMK Pemerintah Ditolak Serikat Buruh di Depok

HarianDepok.com – Berita , Rencana Petaturan Pemerintah (RPP) yang mengenai sistem pengupahan tahun 2015 ini, langsung ditolak oleh para serikat buruh yang ada dikota Depok yang dianggapnya dinilai telah melanggar konstitusi dan belum siap untuk diaplikasikan dalan penghitungan Upah Minimum Karyawan (UMK) di tahun 2016 mendatang.

RPP ini sangat dengan tegas ditolaknya dikarenakan adanya perbedaan antara perhitungan yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini dengan Undang Undang nomor 13 yang berisi mengenai cara menentukan UMK yang diatur berdasaekan perhitungan kebutuhan hidup layak.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kota Depok, Wido Pratikno saat dikonfirmasi oleh wartawan pada beberapa waktu yang lalu mengatakan, pihaknya dengan tegas ditolaknya karena sistem perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini terhadap kenaikan UMK pada tahun 2016 tidak dilandasi oleh kebutuhan hidup saat ini yang setiap tahunnya selalu meningkat.

“RPP itu kami tolak, perubahan UMK kan jelas sudah diatur di Undang Undang nomor 13 mengenai tata cara sistem penghitungan kebutuhan hidup layak. Tapi, dengan adanya RPP yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, caranya penghitungannya berubah yakni upah lama dikalikan dengan inflasi dan ditambahkan oleh pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini. Itu sudah menjadi pelanggaran konstitusi,” tuturnya, Kamis (22/10/2015).

Ia menegaskan, seharusnya pemerintah merujuk dahulu ke peraturan yang lama sebelum mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Jika tidak dilandasi oleh undang undang nomor 13 yang telah disahkan dan disetujui oleh pemerintah pusat, maka perhitungan tanpa mengindahkan kebutuhan hidup layak oleh pemerintah saat ini, menjadi tidak akurat dalam menentukan UMK.

“Jika memang ada kebijakan baru mengenai perubahan perhitungan UMK, pemerintah eloknya merubah dulu undang undang nomor 13 dengan keluarkan Perppu. Kalau nilai kebutuhan hidup layak kan sudah menjadi survey realnya. Jika tidak dilandasi ini maka ada sebagian yang diuntungkan dan ada juga pihak yang dirugikan. Dan jika nilai kebutuhan hidup lauak dihilangkan, maka hasilnya akan tidak sesuai lagi dengan kenyataannya,” jelasnya.

Ia pun menegaskan, jika hal tersebut tidak mendapatkan penyelesaian, maka para buruh berencana akan melakukan kegiatan turun kejalan dna menggelar aksinya ke Gubernur Jawa Barat. Sedangkan kota Depok masih tetap berjalan menghitung kebutuhan hidup layak untuk landasan UMK tahun 2016 dan tidak terpaku dengan adanya RPP yang ada.

“Rencananya kami akan menggelar aksi demo damai ke Gubernur Jawa Barat. Jika hal ini kami lakukan kan bisa saja, namun kan bisa menjadi ‘Judicial Review’ karena sudah jelas melanggar konstitusi. Ini adalah negara hukum yang didalamnya pemimpin harus taat hukum. Jika ini tidak dilakukan maka sama saja memperbolehkan kami untuk melanggar hukum. Depok tetap gunakan penghitungan kebutuhan hidup layak dulu dan inipun sudah berjalan selama empat kali. Ini harus segera dilakukan sebab, pada 20 November UMK harus ditentukan nilai kenaikannya. Kami minta kenaikan 22 persen,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kota Depok, Inu kertapati mengatakan, bahwa pihaknya bersama sama dengan para buruh lainnya serta dengan pemerintah baru akan duduk bersama untuk membahas mengenai polemik RPP yang saat ini terjadi pada pekan depan. Dengan adanya musyawarah untuk mufakat ini diharapkan dapat menganulir adanya ancaman demo para buruh terhadap pengusaha dalam kenaikan upah saat ini.

“Kami saat ini menyepakati aturan kenaikan upah saja tergantung dari RPP yang nantinya disetujui atau tidaknya oleh presiden. Yang saat ini kami minta kepada pemerintah, agar selalu adil dan arif dalam memberikan putusan. Janganlah merasa menjadi salah satu pihak yang paling kuat dan paling benar. Jika keadaannya begitu pengusaha bakalan banyak yang gulung tikar,” tukasnya.

Di lain pihak, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, Sadiah mengatakan, pihaknya dalam waktu singkat akan segera menggelar rapat terkait penentuan UMK di kotanya. Meski demikian, para buruh mengharapkan akan adanya perubahan yang lebih baik lagi terhadap nilai pemasukan yang diterimanya saat ini dengan dilandasi berdasarkan nilai kebutuhan hidup. Jika hal tersebut tidak dapat diaplikasikan dapat beresiko terjadinya penurunan ekonomi dan peningkatan kriminalitas serta kemiskinan.(Izl)

[ AndriIdaman/HD ]

Tags:
author

Author: 

"Sesempurna apa pun kopi yang kamu buat, kopi tetap kopi, punya sisi pahit yang tak mungkin kamu sembunyikan.” (Internet Marketers & Publisher)