Sebanyak 95 Lahan Sekolah di Kota Depok Bermasalah

Sebanyak 95 Lahan Sekolah di Kota Depok Bermasalah

HarianDepok.com – Berita , Sejumlah gedung sekolah negeri yang dibangun diatas kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam usahanya untuk meningkatkan layanan pendidikan di wilayahnya saat ini mendapatkan problema mengenai legalitas lahan gedung sekolahnya.

Diketahui sebanyak 95 gedung sekolah negeri yang telah dibangun belum memiliki sertifikat tanah. Bahkan hingga sampai saat ini lahan sekolah tersebut belum terdaftar ke dalam aset Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Hal ini menjadi pertanyaan masyarakat terhadap aturan pemerintah mengenai kepemilikan lahan.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Lahmudin Abdullah dalam tanggapannya mengenai hal tersebut mengatakan, banyaknya lahan sekolah yang belum disertifikasi oleh Pemkot Depok terungkap setelah pihaknya melakukan investigasi dilapangannya.

Menurut penjelasannya, bahwa sejumlah lahan yang dibangun untuk dijadikan sarana pendidikan ini seharusnya mendapatkan penanganan khusus oleh Pemkot Depok dalam menjaga aset asetnya terhadap gangguan sengketa tanah yang dapar terjadi sewaktu waktu.

“Ada 95 sekolah negeri yang sampai saat ini belum memiliki sertifikat yang diantaranya terdiri dari beberapa sekolah dasar negeri, menengah atas dan menengah pertama. Hingga kini seluruh sekolah tersebut masih berdiri diatas tanah wakaf tanpa adanya sertifikat kepemilikan dari BPN,” tuturnya kepada rekan media dilapangan, Rabu (02/09/2015).

Jika dibiarkan begitu saja tanpa adanya persiapan untuk menanggulanginya ia mengaku khawatir akan menggangu proses belajar dan mengajar serta konsentrasi dalam menimba ilmu jika sewaktu waktu ada kejadian mengenai tuntutan terhadap tanah oleh ahli waris dimana pemda tidak bisa melakukan pencegahan atas peristiwa tersebut.

Di lain pihak, Kepala Bidang Pengelolaan Aset (DPPKA) Kota Depok, Satibi dalam keterangannya mengenai perihal tersebut ia mengaku bahwa belum adanya surat mengenai legalitas atas sejumlah lahan sekolah yang berdiri di Depok saat ini bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan, karena seluruh aset pemerintah sudah memiliki perlindungan hukum yaitu, Undang Undang No.15 tahun 1999 yang berisikan tentang pembentukan kota Depok.

“Untuk permasalahan legalitas atas lahan sekolah saat ini bukanlah masalah yang krusial, karena seluruh aset pemerintah sudah dilindungi oleh kekuatan hukum ditambah lagi keseluruhan lahan sekolah sudah memiliki surat penyerahan dan penggunaannya di atas materai. Jadi, jika ada yang menggugat, bukan masalah lagi,” tuturnya.

Meski demikian, dirinya mengaku akan tetap melakukan koordinasi kepada instansi terkait untuk dapat melakukan pengesahan terhadap sejumlah lahan aset Pemkot Depok dengan dibuatkannya sertifikat atas kepemilikannya. Diketahui bahwa Pemkot Depok di tahun ini akan melakukan sertifikasi terhadap 40 lahannya.(Izl)

[MuhammadKhotib/HD]

Tags: