Inilah Alasannya Data Jumlah Penduduk Depok Berbeda Antara BPS dengan Disdukcapil

Inilah Alasannya Data Jumlah Penduduk Depok Berbeda Antara BPS dengan Disdukcapil

HarianDepok.com – Berita , Perbedaan jumlah penduduk kota Depok antara penghitungan Pemerintah Daerah dengan penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok dalam merekapitulasi jumlah penduduk kota Depok saat ini menjadi perhatian oleh beberapa elemen masyarakat yang saat ini banyak yang mempertanyakan mengenai perbedaan penghitungan tersebut.

Menurut data yang dihimpun, saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok pada akhir tahun 2014 mendapatkan jumlah penduduk sebanyak 2.033.000 jiwa dengan hasil perhitungan dari kegiatan sensus penduduk yang dilakukan selama 10 tahun sekali. Berbeda dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kota Depok yang berjumlah sebanyak 2.040.000 jiwa.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, Tata Jumantara dalam tanggapannya mengenai perihal tersebut mengatakan, bahwa data jumlah penduduk yang dimiliki oleh BPS dengan Disdukcapil haruslah berbeda. Hal ini dikarenakan bahwa adanya perbedaan mengenai sistem penghitungannya.

Pihak BPS melakukan penghitungan penduduk berdasarkan hasil dari kegiatan sensus. Ini artinya, penghitungan BPS mengacu kepada masyarakat yang telah tinggal dan menetap di Depok selama enam bulan yang dikategorikannya sebagai bentuk proses kewarganegaraan.

Di lain pihak, Disdukcapil penghitunganya merujuk kepada penerbitan KTP dan administrasi lainnya. Oleh sebab itu, perbedaan jumlah penduduk antara pihak BPS dan Disdukcapil sangatlah berbeda. “Mereka kan penghitungannya berpatokan kepada penerbitan KTP dan administrasi lainnya, sedangkan BPS menitikberatkan kepada laporan sensus. Mangkanya jumlahnya berbeda,” ujarnya di Depok, Rabu (19/08/2015).

Menurutnya, bahwa perbedaan metode penghitungan jumlah penduduk ini tidak hanya dialami oleh kota Depok saja, namun hal tersebut juga dialami oleh kota yang lainnya karena BPS dengan Disdukcapil merupakan dua elemen pemerintah yang berbeda dimana BPS merujuk ke pusat sedangkan Disdukcapil merujuk ke daerah

“Perbedaan ini sangatlah wajar dan normal, jika ada persamaan data jumlah penduduk , ini yang malah aneh,” terangnya.

Tata menjelaskan, bahwa pihak BPS dalam kinerjanya saat ini membantu pekerjaan Disdukcapil yang tidak terpegang seperti pendataan keluarga kurang mampu, kegiatan sensus mengenai ekonomi dan pertanian. Sampai saat ini, Pemerintah Pusat masih merujuk kepada data yang dimiliki oleh BPS.

“Seluruh data sensus pertanian, ekonomi masih dimiliki oleh BPS. Bahkan sampai saat ini pun Pemerintah Pusat masih merujuk kepada data yang dimiliki oleh BPS,” katanya.(Izl)

[MuhammadKhotib/HD]

Tags: