Laporan Pelanggaran Kode Etik di Tubuh KPU Depok Telah Diterima DKPP

KPU kota Depok, Akan Tekan Biaya Logistik Pilkada 2015

HarianDepok.com – Berita – Pilkada Depok 2015, Adanya laporan mengenai dugaan pemalsuan tandatangan berkas pendaftaran calon Wali dan Wakil Walikota Depok pasangan Oky Nugroho – Babai Suhaemi pada beberapa waktu lalu saat ini semakin terkuak kebenarannya.

Sebelumnya, Panitia Pengawas (Panwas) telah memberikan beberapa pelanggaran mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Oky Nugroho – Babai Suhaemi pada saat menjelang pendaftarannya di kantor KPU Depok pada beberapa waktu lalu yang pada saat itu ketika pendaftaran tidak dihadiri oleh sektretaris Partai PDIP, Totok Sarjono kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan ataupun komentar resmi dari KPU mengenai adanya peristiwa tersebut.

Saat ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima laporan pelanggaran tersebut yang dilaporkan langsung oleh Muhammad Hasyim yang berasal dari Front Pembela Merah Putih, Depok pada tanggal 11 Agustus 2015 kemarin.

Pengaduan tersebut telah diterima oleh seorang staff DKPP yang bernama Ratna dengan mengeluarkan laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Nomor 67/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dijatuhkan kepada Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok.

“Laporan mengenai adanya pelanggaran kode etik mengenai adanya kegiatan penerimaan berkas pendaftaran calon Wali dan Wakil Walikota Depok, Dimas Nugroho – Babai Suhaemi yang tidak didampingi oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Totok Nugroho di tubuh KPU Kota Depok sudah kami laporkan kepada dewan kehormatan,” tuturnya kepada rekan media, Selasa (17/08/2015).

Menurutnya, selaku dewan pimpinan dari partai yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Jenderal PDIP kota Depok wajib mendampingi dan menandatangani langsung berkas pendaftaran di kantor Komisi Pemilihan Umum Depok. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya dijalankan oleh Partai PDIP yang pada saat itu, Totok selaku Sekretaris Jenderal PDIP tidak hadir.

“Unsur pimpinan PDIP ada yang tidak hadir pada saat pendaftaran kandidatnya di kantor KPU Depok kemarin. Hal inilah yang menjadi titik permasalahan dan pelanggarannya,” ujarnya.

Hasyim pun mengutarakan rencana DKPP yang akan membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum secepatnya dengan gugatan dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok yang akan diselesaikan sebelum KPU kota Depok menetapkan para pasangan calon Wali dan Wakil Walikota Depok secara resmi pada 24 Agustus 2015 mendatang.

“Pengumuman putusannya bisa saja ditunda dan bisa didiskualifikasi partainya. Semuanya bisa saja terjadi. Dengan demikian kita tunggu saja hasil keputusan DKPP mengenai permasalahan pelanggaran ini,” tandasnya.(Izl)

[AndriIdaman/HD]

Tags:
author

Author: 

"Sesempurna apa pun kopi yang kamu buat, kopi tetap kopi, punya sisi pahit yang tak mungkin kamu sembunyikan.” (Internet Marketers & Publisher)