Adanya Dugaan Pemalsuan di Pendaftaran Cawalkot Depok

Adanya Dugaan Pemalsuan di Pendaftaran Cawalkot Depok

Ilustrasi

HarianDepok.com – Berita – Pilkada Depok 2015 , Pada beberapa waktu lalu, sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok  yang berlokasi di Jalan Kartini, Depok sempat digegerkan dengan adanya aksi demonstrasi oleh sejumlah orang yang mengaku bahwa adanya kecurangan di dalam tubuh KPU Kota Depok dalam penerimaan administrasi pendaftaran para Cawalkot Depok.

Seperti yang diketahui bahwa mereka yang berdemo di depan kantor KPU Kota Depok meminta kepada seluruh pejabat KPU Kota Depok agar melakukan transparansi mengenai administrasi pendaftaran para Cawalkot Depok yang dianggapnya sarat dengan kecurangan.

Merujuk kepada hal tersebut saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikabarkan tengah terjadi adanya peristiwa dugaan pemalsuan administrasi kandidatnya yang akan maju sebagai Cawalkot Depok. Hal ini dikuatkan dengan adanya pernyataan Sekretaris PDIP Kota Depok, Totok yang mengatakan bahwa dirinya masih sanksi apakah betul tandatangannya asli di berkas pendaftaran Cawalkot Depok kemarin

“Kemungkinan besar iya, tanda tangan saya dipalsukan. Namun sampai saat ini saya belum bisa memastikan apakah memang benar tandatangan saya dipalsukan atau tidak, karena saya ingin melihat langsung berkas pendaftarannya,” terang Totok kepada rekan media dilapangan, Minggu (16/08/2015).

Dirinya mengaku, pada waktu pendaftaran Cawalkot berlangsung, dirinya memang tidak ikut hadir di dalam acara tersebut. “Saya belum bisa berbicara lebih jauh mengenai masalah ini, apakah nantinya akan dilanjutkan ke meja hijau atau tidak. Kita lihat saja progresnya nanti,” tuturnya.

Di lain pihak, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok, Andre Andriansyah mengaku telah memberikan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mengenai adanya pelanggaran administratif oleh salah satu pasangan Cawalkot pada waktu itu mengenai ketidakhadiran sekretaris PDIP saat proses pendaftaran Cawalkotnya.

“Sesuai dengan peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 pasal 38 ayat 4 yang mengatakan bahwa setiap elemen pimpinan termasuk sekretaris wajib hadir pada saat proses pendaftaran berlangsung. Jika yang bersangkutan berhalangan hadir maka harus disertai dengan surat keterangan yang jelas. Kalau misalkan ada yang sakit ya harus ada surat keterangan dari dokter sebagai buktinya,” katanya.

Dalam penerapan aturannya, setelah diberikan rekomendasi oleh Panwaslu kepada KPU, KPU tinggal menerapkan aturan saja nantinya. “Panwas hanya memberikan rekomendasi saja, selebihnya kita serahkan sepenuhnya kepada KPU,” tuturnya.

Komisioner Kota Depok, Suwarna mengatakan bahwa pada saat terjadinya pendaftaran calon dari PDIP pada beberapa waktu lalu, memang sekretaris PDIP tidak hadir. “Memang waktu itu beliau berhalangan hadir, namun kami tidak tahu alasannya atas ketidakhadirannya pada waktu itu. Pada saat itu, kami hanya mendapatkan informasi saja kalau beliau berhalangan,” katanya.(Izl)

[AndriIdaman/HD]

Tags:
author

Author: 

"Sesempurna apa pun kopi yang kamu buat, kopi tetap kopi, punya sisi pahit yang tak mungkin kamu sembunyikan.” (Internet Marketers & Publisher)