Undangan Pergantian Rotasi Jabatan di Kota Depok, Dikomentari Oleh Komisi A DPRD

Undangan Pergantian Rotasi Jabatan di Kota Depok, Dikomentari Oleh Komisi A DPRD

HarianDepok.com – Berita , Adanya keputusan mengenai rotasi jabatan terhadap para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail beberapa waktu yang lalu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan instansi Pemkot Depok terhadap masyarakat sangat disayangkan oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Depok.

Hal tersebut disayangkan oleh DPRD kota Depok dikarenakan mereka tidak mendapatkan informasi mengenai siapa saja nama nama PNS yang akan dirotasi dan dinaikkan pangkatnya. Selain itu DPRD kota Depok pun menyayangkan akan adanya keterlambatan surat undangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Depok yang tiba tiga jam sebelum acara rotasi tersebut dimulai.

Wakil Ketua Komisi A DPRD kota Depok, Hamzah dalam keterangannya mengenai perihal tersebut mengatakan bahwa surat undangan yang diberikan oleh BKD kota Depok diterimanya pada pukul 12.00 WIB sedangkan acara rotasi jabatan tersebut akan dimulai pada pukul 15.00 WIB. Hal ini dianggapnya terlalu mendesak sekali.

“Jika memang akan adanya berita penting seperti ini, seharusnya Komisi A diberikan informasi sejak jauh jauh hari sebelum dilangsungkannya acara ini. Jangan melulu mendadak dalam memberikan informasi kepada kami. Bahkan beberapa waktu lalu sempat adanya surat undangan yang tidak sampai kepada kami,” tukasnya, di Depok, (29/07/2015).

Dilain pihak, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Depok, Sri Utomo menolak pihaknya dikatakan sering tidak mengirimi surat undangan. Hal ini sangat bertentangan dengan kebijakan di internalnya yang mengaku bahwa pihaknya selalu memberikan surat undangan ke beberapa instansi pemerintahan kota Depok termasuk ke beberapa instansi lainnya seperti, DPRD, Polresta Depok, Kejaksaan Negeri Depok dan yang lainnya untuk menghadiri acara rotasi jabatan Pegawai Pemerintahan kota Depok.

“Kami selalu memberikan informasi kepada seluruh instansi karena ini sudah menjadi kewajiban kami dan memang ada aturannya. Kami selama ini tidak pernah membeda bedakan antara yang satu dengan yang lainnya, semua kami kabari. Dan jika mereka tidak bisa menghadiri acara ini karena terhambat oleh kesibukan yang lain, acara tersebut juga masih bisa diwakili,” terangnya.

Mengenai perihal kabar akan keterlambatannya menyampaikan undangan tersebut, Sri mengaku bahwa hal itu sudah menjadi kewajiban Baperjakat dalam mengumumkan nama nama pegawai yang akan dirotasi maupun dipromosikan. Setelah hal itu usai dilakukan, barulah piham BKD akan membuatkan dan memberikan undangan ke seluruh instansi.

Dalam mengatur dan mempromosikan pegawai PNS di wilayah kota Depok saat ini, itu adalah tanggung jawab dan kewajiban pihaknya. Oleh sebab DPRD hanya bisa memberikan saran dan usulan saja, namun untuk keputusan akhir, BKD lah yang berkewajiban untuk menangani rotasi dan promosi tersebut. “Jika hanya sekedar usul saja itu sih masih diperbolehkan. Namun untuk keputusan akhir masih tetap dipegang oleh kami,” tuturnya.(Izl)

[NurMungil/HD]

Tags:
author

Author: