Pemberian Dana Tunjangan RT dan RW se Kota Depok Sudah Mulai Dilakukan

Pemberian Dana Tunjangan RT dan RW se Kota Depok Sudah Mulai Dilakukan

HarianDepok.com – Berita , Guna menjadikan lembaga permasyarakatan yang baik, Pemerintah Indonesia melalui keputusan presiden sejak tahun 2001, telah sepakat untuk memberikan tunjangan kepada seluruh lembaga permasyarakatan RT, RW dan LPM diseluruh Indonesia dengan aturan pemberian tunjangan tersebut akan diatur oleh tiap tiap pemerintah daerahnya.

Di kota Depok sendiri, saat ini dana tunjangan bagi seluruh lembaga permasyarakatan seperti RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada sudah diterima oleh instansi terkait sebesar Rp Rp 7,5 miliar untuk langsung diserahkan ke 5.103 RT, 895 RW dan 63 LPM se kota Depok.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, Widyati Riyandani mengatakan dari sebelas Kecamatan yang ada se kota Depok, saat ini baru enam Kecamatan saja yang baru menerima dana tunjangan tersebut. Enam dari sebelas Kecamatan yang sudah menerima dana tersebut diantaranya adalah Kecamatan Tapos, Pancoran Mas, Cimanggis, Bojong Sari, Cipayung dan Sawangan

Pencairan dana tunjangan untuk Lembaga Permasyarakatan di enam Kecamatan tersebut sudah mulai dilakukan sejak tanggal 22 Juni  hingga 01 Juli 2015. Program pemberian dana tersebut akan dilakukan secara bertahap. “Program ini sudah kita lakukan mulai dari tahun 2006. Saat inipun aturannya belum berubah, masih tetap harus dijalankan,” terang Widyati di Depok, Jumat (26/06/2015).

Ia menerangkan tentang pembagian dan total masing masing tunjangan yang diterima oleh setiap LP yang ada. Dijelaskannya bahwa LP Seperti RT akan menerima tunjangan sebesar Rp 1,2 juta, RW sebesar Rp 1,5 juta dan LPM akan menerima dana tunjangan sebesar Rp 2 juta. Dana tunjangan tersebut bisa langsung diambil di tiap tiap Kecamatan dengan jadwal pengambilan yang telah ditentukan oleh instansi terkait.

Menurutnya, apabila masih ada LP yang belum mengambil dana tunjangan tersebut di Kecamatan, masih ada kesempatan untuk mengambil dana tunjangan tersebut di kelurahan masing masing dengan batasan waktu pengambilan selama satu minggu.

Kegiatan ini menurut Widyati adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap daerah dengan rujukan Kepres No 46 Tahun 2001 dan Permendagri No 5 Tahun 2007 yang berisi mengenai penataan lembaga permasyarakatan serta Perda No 10 Tahun 2002 yang berisi mengenai pengelolaan seluruh lembaga permasyarakatan.

Ini sengaja diberlakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu upayanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan lembaga permasyarakatan yang lebih baik lagi terhadap masyarakat. Dengan diberlakukannya hal tersebut, diharapkan seluruh lembaga permasyarakatan yang ada seperti RT, RW dan yang lainya bisa melayani dan mengayomi masyarakat untuk lebih baik lagi.(Izl)

[AndriIdaman/HD]

Tags:
author

Author: 

"Sesempurna apa pun kopi yang kamu buat, kopi tetap kopi, punya sisi pahit yang tak mungkin kamu sembunyikan.” (Internet Marketers & Publisher)