Semua Angkutan di Depok Harus Segera Membentuk Badan Hukum

Semua Angkutan di Depok Harus Segera Membentuk Badan Hukum

HarianDepok.com – Berita , Semua  angkutan kecil, menengah, maupun besar diminta oleh Dinas Perhubungan Kota Depok agar segera membuat badan hukum. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2015 tentang persyaratan dan prosedur pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, setiap pemilik angkutan sampai tahun 2017 harus membentuk badan hukum. Menurut Gandara, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok menyebutkan, peraturan tersebut dikeluarkan untuk mempermudah pembinaan dan regulasi kendaraan umum.

Besar harapan setelah mereka berbadan hukum, akan dapat lebih tertib dan taat untuk mematuhi kelayakan kendaraannya. “Dinas Perhubungan juga akan jadi mudah untuk memonitornya,” ucap Gandara, Minggu (07/06/2015). Angkutan kota (angkot) di Depok selama ini dimiliki perorangan. Jadi, kami sulit untuk mengawasi mereka satu per satu. Apalagi jumlah angkot di Depok saat ini mencapai sebanyak 2.884 unit. Gandara menambahkan, tahun ini Dinas Perhubungan memang baru melakukan sosialisasi kepada para pemilik angkutan agar segera membentuk badan hukum.

Ia melanjutkan, pemilik angkot, dapat membentuk koperasi atau badan hukum lainnya, sesuai dengan kesepakatan mereka. Gandara menuturkan, untuk angkot memang masih panjang tenggatnya, yakni sampai tahun 2017 nanti. Namun, bagi angkutan bus antar-kota antar-provinsi (AKAP) dan antar-kota dalam provinsi (AKDP), harus segera membentuk badan hukum, yang tenggatnya akan berakhir pada akhir bulan ini. “Pada bulan Juni, AKAP dan AKDP harus sudah membentuk badan hukum. Semoga saja mereka sudah paham akan hal itu,” ujarnya.

Gandara menyebutkan, para pemilik angkutan umum dapat bersama-sama membentuk badan hukum. Dengan syarat hanya mengacu pada lembaga yang diakui oleh pemerintah, dan ke instansi Kesatuan Bangsa dan Politik, jika ingin membentuk koperasi sebagai badan hukum mereka. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2013, juga menjelaskan bahwa usia kendaraan perkotaan maksimal 20 tahun. Jadi, dengan adanya peraturan ini, pemerintah dapat lebih mudah mengawasi kelayakan angkot di Depok. “Sampai saat ini belum satu pun pemilik angkot yang membuat badan hukum,” ujar Gandara.

[ MuhammadKhotib/HD ]

Tags: