Satukan Jamkesda dengan BPJS, Pemkot Depok Terbebani Rp380 Miliar

Satukan Jamkesda dengan BPJS, Pemkot Depok Terbebani Rp380 Miliar

HarianDepok.com – Berita , Pemerintah Kota (Pemkot) Depok rencananya bakal menyatukan sistem jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun Pemkot Depok harus menghitung kembali besar beban dalam program pelayanan BPJS. Pasalnya, selama ini Depok masih menjalankan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk keluarga miskin dan akan menyatukan seluruhnya ke dalam program BPJS.

Akan tetapi, Idris Abdul Shomad selaku Wakil Wali Kota Depok mengeluhkan besarnya beban kas Pemkot jika harus menanggung seluruh biaya iuran warga miskin ke dalam program BPJS. Jumlah warga miskin di Depok ada sekitar 40.000 orang, sehingga akan membuat kas daerah akan mengalami pembekakan sampai Rp380 miliar hanya untuk iuran BPJS.

“Terkait BPJS belum konkrit jika akan jadi penerapan BPJS, peralihan dari Jamkesda maka uang APBD preminya tadi kas daerah bengkak jadi Rp380 miliar,” ungkapnya di Depok, Senin (04/05/2015).

Ia melanjutkan, nantinya Jamkesda tidak akan diberlakukan lagi dan beralih menjadi BPJS. Padahal ketika Jamkesda masih diberlakukan, kas daerah hanya menanggung sebesar Rp18 miliar. “Nantinya Jamkesda jadi tidak ada,, apakah dalam PPnya bagaimana lalu implementasi atau gunakan Permenkes atau bagaimana. Dulu Jamkesda per KK Rp18 miliar sekarang BPJS kan per anggota keluarga, jadi membengkak dong. Satu KK saja ada berapa,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Pihaknya akan mencoba melakukan komunikasi ulang ke pihak Kementerian Kesehatan. Baru-baru ini Pemkot Depok juga telah meresmikan Peraturan Daerah (Perda) soal pelayanan ibu hamil, melahirkan, bayi dan balita salah satunya tidak akan ada penolakan pasien. “Okelah kalau daerah kaya sumber daya alam seperti Banjarmasin tapi kan kalau daerah perkotaan seperti Depok ada pengecualian,” pungkasnya.

[ TaufikHidayat/HD ]

Tags:
author

Author: 

Writer and Author In HarianDepok