Buruh Depok Tuntut Pemerintah Sediakan Rumah Murah

Buruh Depok Tuntut Pemerintah Sediakan Rumah Murah

HarianDepok.com – Berita , Forum Buruh Kota Depok yang terdiri dari puluhan buruh berharap agar pemerintah dan pengusaha dapat memperhatikan jaminan kesehatan buruh. karena hingga sekarang belum seluruhnya pengusaha memberikan jaminan sosial bagi kesehatan para buruh. Seperti yang diungkapkan Wido Pratikno, perwakilan daerah Forum Buruh Kota Depok, Kamis (30/04/2015) malam,”Kami sekarang tengah melakukan doa bersama untuk cita-cita bersama dan kesejahteraan bersama,”.

Buruh Depok secara khusus akan menuntut pemerintah agar menyediakan rumah murah. “Sebagian buruh belum memiliki rumah. Kami ingin meminta pemerintah agar dapat menyediakan rumah murah untuk kami,” tuturnya. Wido menyebutkan, buruh Depok tidak akan melakukan aksi demonstrasi ataupun razia di pabrik. Tapi akan bergabung dengan buruh lainnya yang telah dipusatkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada sekitar 1.500 buruh asal Depok yang mendatangi Jakarta untuk menyuarakan tuntutan yang akan diperjuangkan bersama.

Kegiatan ini juga mengimplementasikan perjuangan buruh yang selama ini menuntut kesetaraan upah. Karena saat ini ada permasalahan upah di Depok. Banyak perusahaan di Depok bermasalah dalam memberikan upah, yang tidak sesuai dengan standar. “Kami ingin menjadi penyeimbang. Buruh Depok harus menjadi barometer utama buruh yang sejahtera,” ungkapnya. Menurut Diah Sadiah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Depok menyebutkan bahwa nominal upah minimum kota di Depok merupakan harga mati yang harus sama. “Tidak ada dari versi mana pun, tapi satu suara,” katanya.

Pada May Day kali ini ia melihat banyak buruh yang menuntut kebijakan pemerintah. Ia mengatakan, bagi pengusaha juga harus terbuka sehingga para pekerja dapat bekerja dengan baik. “Semoga tuntutan May Day didengar dan menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah,” harapnya. Pada May Day tahun ini para buruh menuntut menolak kenaikan upah minimum kota per dua tahun. Apalagi ada rencana naik lima tahun sekali. Mereka juga meminta pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun per 1 Juli 2015 dengan manfaat bulanan 75 persen dari gaji.

Ditambah, pemerintah juga wajib merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang outsourcing, merevisi total UU PPHI, dan mengesahkan Undang-Undang Pembantu Rumah Tangga. Para buruh juga meminta supaya guru serta pekerja honorer agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil, menolak liberalisasi harga gas dan BBM, serta meminta pemerintah agar dapat menurunkan harga kebutuhan pokok.

[ TaufikHidayat/HD ]

Tags:
author

Author: 

Writer and Author In HarianDepok