Jokowi – JK Janjikan Rp 1 Miliar, Faktanya Tiap Desa Terima Rp 280 Juta

Jokowi - JK Janjikan Rp 1 Miliar, Faktanya Tiap Desa Terima Rp 280 Juta

HarianDepok.com – Bisnis – Ekonomi , Mengenai alokasi dana desa yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 soal Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih menimbulkan ketimpangan. Menurut Apung Widadi, Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebutkan, dari total Rp 20,7 triliun yang dialokasikan dalam APBN-P 2015, diperkirakan sejumlah 72.944 desa rata-rata hanya akan mendapatkan dana sebesar Rp 283,77 juta.

Padahal pada masa kampanye pemilihan presiden lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjanjikan akan memberikan anggaran untuk masing-masing desa sebesar Rp 1 miliar. Nyatanya implementasinya hanya maksimal 40 persen dari Rp 1 miliar. Rata-rata tiap desa hanya mendapat Rp 280 juta. Dia mengungkapkan, hal ini dikarenakan dana desa pada tahun 2015 yang sebesar Rp 20,7 triliun belum sesuai dengan besaran konstitusi yaitu 10 persen dari total dana transfer daerah.

Seharusnya dana desa ditambah dana transfer daerah akan berjumlah 110 persen, sehingga seharusnya alokasi dana desa sudah mencapai Rp 64,35 triliun. Jadi dengan dana tersebut, dari 72.944 desa, maka rata-rata desa akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 882,2 juta. Jika ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) dengan perhitungan 10 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum), ditambah dengan dana bagi hasil, akan didapat Rp 465,3 triliun. Maka akan ada tambahan Rp 46,5 juta per desa.

Sehingga desa akan mendapatkan alokasi Rp 110,88 triliun. Dan setiap desa akan mendapatkan alokasi mencapai Rp 1,52 miliar. Akan tetapi yang terjadi saat ini desa hanya mendapat kurang lebih 30 persen dari total dana desa sesuai amanat konstitusi. Tapi sampai sekarang, pemerintah belum juga merevisi PP Nomor 60 Tahun 2014 agar desa bisa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1 miliar. Namun faktanya PP ini tidak direvisi. Dan Ini tidak dieksekusi secara nyata.

[ TaufikHidayat/HD ]

Tags:
author

Author: 

Writer and Author In HarianDepok