Pakar IT, Pemblokiran Situs Islam Tidak Beralasan

Pakar IT, Pemblokiran Situs Islam Tidak Beralasan

HarianDepok.com – Berita – Nasional, Akses Internet menuju 22 situs web yang diduga mengajarkan gerakan Islam radikal telah diblokir oleh pemerintah pada Senin (30/3/2015). Hal ini mendapatkan kecaman para netizen dan hastag atau tagar #kembalikanmediaislam  menjadi trending di media sosial.

Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Ismail Cawidu mengatakan, pemblokiran ini merupakan perintah dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Jumat (27/3/2015). Pihak Kemenkominfo meneruskan perintah itu kepada penyedia jasa Internet atau internet service provider (ISP).

Ismail menjelaskan, jika pengelola situs web merasa keberatan dengan pemblokiran ini, mereka dapat mengajukan surat keberatan kepada BNPT yang menyatakan bahwa konten di situs mereka tidak berbahaya dan .

“Sesuai prosedur saja, tahap-tahap pemulihan situs itu langsung tanyakan ke BNPT. Kominfo perannya hanya ‘jembatan’ ke ISP untuk perintahkan pemblokiran situs,” kata Ismail.

Daftar situs yang diminta untuk diblokir antara lain, arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com dan daulahislam.com. indonesiasupportislamicatate.blogspot.com dan azzammedia.com.

Pemblokiran situs islam yang dianggap mengajarkan paham radikalisme oleh BNPT dinilai oleh pakar IT Onno W.Purbo tidak memiliki alasan kuat dan berbahaya karena dapat melanggar hak asasi manusia dan kebebasan pers, sehingga BNPT jangan sampai salah memblokir.

Sebagai ahli dibidang IT, menurutnya, akses ke informasi merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi oleh Deklarasi Human Right.

Dia pun menyebut artikel 19 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontie.”

“Ini bisa-bisa terlanggar oleh Kemenkominfo dengan memblokir secara sembarangan, sembrono dan belakangan ini beberapa situs dakwah juga diblokir,” katanya melalui postingan Facebook miliknya.

Dia juga mempertanyakan definisi dalam menentukan hal yang baik, buruk, halal haram, pornografi dan terorisme tanpa salah yang menjadi landasan aksi blokir situs selama ini. Baginya, kemampuan tanpa salah tersebut cuma dipunyai oleh nabi.

“Proses blokir situs sebetulnya merupakan proses penyadapan. Padahal di aturan yang ada, penyadapan harus berdasarkan perintah pengadilan. Blokir situs, dasarnya apa?” tanya Onno, heran.

Namun, dari Kemenkominfo, Ismail mengatakan, laporan untuk memblokir situs web tersebut merupakan usulan dari masyarakat. BNPT telah menganalisis konten sehingga memberi perintah untuk pemblokiran dan Kemenkominfo hanya melanjutkan perintah, karena itu sudah sesuai prosedur, sehingga masyarakat yang menyalahkan Kemenkominfo atas pemblokiran ini menurutnya adalah hal yang kurang tepat.

Beberapa konten yang dinilai negatif oleh Kemenkominfo adalah pornografi, radikalisme/terorisme, SARA/kebencian, kekerasan, penipuan, perjudian, situs yang menyebarkan program jahat, dan situs yang melanggar hak cipta.

[MuhammadKhotib/HD]

Tags: