Ditjen Pajak Menyindir Soal Pengusaha Yang Menolak Pajak Materai Yang Ada di Struk

Ditjen Pajak Menyindir Soal Pengusaha Yang Menolak Pajak Materai Yang Ada di Struk

HarianDepok.com – Bisnis , Rencana mengenai bea cukai terhadap transaksi belanja minimal Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta ditentang oleh para peritel. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementrian Keungan mengritis terkait hal tersebut.

Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Ditjen Pajak Kementrian Keungan yakni Wahyu K Tumakaka menerangkan, pembaharuan Undang- Undang di penyusunan prioritas utama Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 kini masih dalam pembahasan.

“Bea materai masih berupa rencana sana sudah dipermasalahkan. Itu yang keberatan bukan rakyat kecil, namun orang- orang cerdas, pintar, serta memiliki pendidikan yang tinggi,” ucap Wahyu, Jakarta (23/ 3/ 2015).

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, rencana penerapan pajak material untuk transaksi tersebut nominal belanjanya lebih dari Rp 250 ribu yang sangat relevem dengan perkembangan nilai tukar rupiah saat ini. Ia juga memaparkan, bea materai sudah diberlakukan di era tahun 1980 –an atau sejak zaman Belanda, saat ini diperuntukan transaksi belanja dengan nilai Rp 100 ribu yang dianggap besar ketika itu.

“Untuk saat ini orang makan berdua saja di restoran bisa menghabiskan lebih dari Rp 100 ribu. Apabila dalam kondisi nilai tukar rupiah sekarang dan masih memakai nilai material 1980- an ya dapat dibilang kurang sesuai, oleh karena itu harus ada penyesuain,” ujarnya.

Sejak zaman penjajahan, bea material dikenakan pada sebuah penanda atau dokumen untuk dijadikan bentuk legalitas. Ini juga berlaku pula pada struk belanja. Struk belanja yang dianggap penting.

Wahyu menyebutkan ada banyak cara untuk menerapkan bea materai pada transaksi belanja ritel yang disesuiakan dengan perkembangan teknologi. Salah satunya yakni dengan melalui mesin tera materai digital. Akan tetapi banyak para pengusaha ritel yang tidak mau melaksanakanya.

Pada kesempatan sebelumnya, para pengusaha ritel banyak yang menentang kebijakan pemungutan bea materai pada transaksi belanja yang ada di toko ritel. Karena tidak ada satu pun tidak ada negara satu pun yang mengenakan pajak bea pada materai di struk belanja.

[NurMungil/HD]

Tags:
author

Author: