Paket Kebijakan Yang Ditawarkan Pemerintah Baru Akan Terasa di Akhir Tahun

Paket Kebiajakan Yang Ditawarkan Pemerintah Baru Akan Terasa di Akhir Tahun

HarianDepok.com- Bisnis , Pakar Ekonom Lana Soelistiningsih Dari Samuel Asset Management sangat pesimis terhadap paket kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah dapat berjalan lancar dan efektif. Ia meragukan paket kebijakan tahap pertama pemerintah untuk dapat mengatasi pelemahan rupiah dan defisit transaksi berjalan dalam kurun waktu yang dekat ini.

Pemerintah sendiri baru saja mengumumkan empat kebijakan guna mengatasi melemahnya nilai tukar rupiah serta transaksi berjalan tahun ini. Adapun keempat kebijakan tersebut adalah pemberian intensif pajak tax allowance pada perusahaan yang 30 produknya ditujukan untuk ekspor, dibebaskanya visa bagi wisatawan asing dari empat negara yakni Jepang, Korea, Cina, dan Rusia. Kemudian kebijakan lainya adalah meningkatkan penggunaan biofuel dan pengenaan bea masuk antidumping. Lana menjelaskan, paket kebijakan tersebut akan baru berdampak pada rupiah di akhir tahun nanti.

Lebih lanjut ia memaparkan, insentif tax allowance tidak ada kejelasan ditujukan kepada perusahaan apa saja. Selain itu, aturan yang mampu menahan agar dolar tidak dibawa keluar oleh para eksportir  juga belum nampak. “Tak Allowance memang lumayan efektif, namun apabila dolarnya disimpan di luar negeri, trus kita mau ngapain?,” ungkapnya, Selasa (17/ 3/ 2015).

Rencana pemerintah sendiri untuk menambah 30 negara untuk visa bebas sebenarnya juga dapat tebilang efektif dalam membantu keterpurukan rupiah di jangka waktu yang dekat ini. Terlebih mendekati akhir tahun kunjungan dari para wisatawan akan meningkat karena mendekati liburan.

Kendati demikian, ia juga mengapresiasikan langkah dari pemerintah untuk mengantisipasi peningkatan defisit dengan memberlakukan kebijakan tersebut. Ia memprediksikan ke depanya Bank Idonesia (BI) masih akan dihadapi dengan berbagai masalah untuk menyeimbangkan instrumen guna mendukung upaya yang dilakukan pemerintah tersebut.

“BI memang berusaha untuk menyeimbangkan suku bunga, rupiah, serta perbankan. Oleh karena itu tidak bisa disalahkan BI secara seratus persen. Pasalnya pemerintah sendiri juga tidak mempersiapkan infrastrukturnya,” ujarnya.

[NurMungil/HD]

Tags:
author

Author: