Pajak ‘Kejar Setoran’, Rakyak Makin Sengsara

Pajak 'Kejar Setoran', Rakyak Makin Sengsara

HarianDepok.com – Bisnis, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mencari objek pajak baru untuk meningkatkan penerimaan pajak sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target APBN ditetapkan sebesar Rp 1.244,7 triliun atau naik sekitar 12 persen dari tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 1.110,2 triliun.

“Jadi kita mencari yang belum dijangkau (pajak baru). Selain itu, saya ingin agar penggunaan basis data bisa dikawinkan dengan SPT agar (penerimaan) pajak semakin realistis,” ujar Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Sigit Priadi Pramudito.

Aksi ‘kejar setoran’ ini tentunya akan berimbas kepada masyarakat karena biaya hidup akan meningkat.

Contoh terbaru adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen pada pengguna jalan tol. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku, sudah sejak lama Kemenkeu ingin membebankan pajak pada pengguna jalan tol namun hal itu baru dapat diagendakan tahun ini.

Pengenaan pajak untuk setiap ruas tol sesungguhnya sudah direncanakan Direktorat Pajak sejak 2003. Namun penerapan PPN tidak dijalankan lantaran jalan tol masih terbatas.

“Nah, suatu saat ketika jalan tol lebih berkembang seperti saat ini, wajar dong kalau kita kenakan,” ujar Bambang.

Ditjen Pajak mengaku akan memberlakukan PPN jalan tol ini pada 1 April mendatang.

Selain itu juga ada pengenaan pajak pada bisnis indekos. Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Andin Hadianto mengatakan saat ini terus merumuskan program potensi pajak dari bisnis indekos. Pajak yang dikenakan di luar dari PBB (Pajak Bumi Bangunan).

“Ini pajak jasa sewanya. Kan usahanya, sudah jadi bisnis kenanya PPN. Tapi masih dikaji lagi,” ujar Andin ketika ditemui di DPR.

Sesuai perkembangan ekonomi, Ia melihat bisnis indekos sudah layak untuk dipajaki. Karena menurutnya, usaha indekos sekarang menjadi bisnis menggiurkan dan nilainya cukup besar.

Akibat kebijakan ini tentu akan membuat konsumen indekos, yang kebanyakan mahasiswa, kelimpungan karena biaya sewa bakal semakin mahal. Obyek pajak lain yang dikejar pemerintah ialah jual beli online, profesi perancang busana, selebriti, dan masih banyak lainnya.

Namun, aksi kejar setoran ini terjadi kepada masyarakat kelas menengah kebawah namun terasa sangat lemah dan lamban terhadap objek pajak yang berada ditengah lingkaran pejabat.

[NurMungil/HD]

Tags:
author

Author: