Pemerintah Akhirnya Mencabut Aturan Wajib Lapor Pajak Deposito

Pemerintah Akhirnya Mencabut Aturan Wajib Lapor Pajak Deposito

HarianDepok.com- Bisnis – Akhirnya pemerintah memutuskan untuk mencabut aturan perihal aturan yang memberikan kewenangan Direktorat Jendral Pajak melihat dana deposito nasabah perbankan. Keputusan tersebut diumumkan oleh Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Keuangan setelah rapat koordinasi di markas Kementrian Koordinator Perekonomian.

“Guna memberiakan kepastian regulasi Direjen Pajak, yang dulunya mewajibkan adanya pelaporan pemotongan pajak bagi bunga deposito tersebut akan dicabut  mulai hari ini, ungkap Bambang, Jumat (13/ 3/ 2015).

Aturan atau regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER 01/ PJ/ 2015. Peraturan tersebut terhitung masih sangat baru, umurnya pun masih 13 hari. Peraturan yang baru diberlakukan kurang dari setengah bulan tersebut akhirnya dicabut per 13 Maret 2015.

Para pelaku perbankan  sempat keberatan mengenai pertauran yang diterbitkan pada akhir Januari kemarin tersebut. Pasalnya, aparat pajak dapat mengetahui nilai dari simpanan deposito nasabanhnya. Dengan alasan tidak nyaman, para pemiliki simpanan deposito dapat saja mencabut dananya yang ia depositokan dan menyimpan pada perbankan luar negeri.

Bahkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga ikut memprotes kebijakan tersebut. OJK menganggap atauturan tersebut sangat bertolak belakang dengan aturan perundang-undangan perbankan, yang menjelaskan apbila data nasabah bersifat rahasia, terkecuali demi kepentingan pemerikasaan, bukti permulaan atau proses penyidikan.

Kendati demikian, Bambang tidak mau mengutarakan alasan utama mengenai pencabuta aturan tersebut. Menurutnya aturan tersebut dicabut karena kurang mempunyai landasan hukum yang kokoh. Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mencabut perturan tersebut.

Pada aturan itu, Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan kepada perbankan guna menyerahkan data mengenai potong pajak pengahasilan atas bunga deposito serta tabungan milik nasabah secara terperinci, termasuk juga bukti potong pajak. Sebelum aturan tersebut ada, bank hanya melaporkan pemotongan pajak bunga deposito baik secara utuh maupun global saja.

Mengenai hal perpajakan, pemrintah memiliki rencana untuk memberikan insentif guna meningkatkan daya saing bagi industri serta memacu investasi di tanah air. salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara mempermudah syarat dari pendaftaran.

[EniGayoe/HD]

Tags:
author

Author: 

Penulis Konten - Author Di Harian Depok