Campur Tangan Pemerintah di Industri Membuat Para Investor Mulai Khawatir

Campur Tangan Pemerintah di Industri Membuat Para Investor Mulai Khawatir

HarianDepok.com- Bisnis- Anton Gunawan selaku Komisaris Independen PT Bank Mandiri Tbk menjelaskna bahwa banyak para investor asing yang kini mulai kahwatir terhadap campur tangan pemerintah di sektor Industri. Karena, hal tersebut dikhawatirkan akan membatasi pertumbuhan ekonomi swasta.

Sebagai contoh Anton memasparkan pernyataan dari Jusuf Kalla (Wakil Presdiden) yang meminta Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga acuanya meski sudah turun hingga 0,25 persen pada bulan lalu. Menurutnya, BI kini memang perpeluang untuk menurunkan untuk yang kedua kali suku bunga acuanya sebesar 0,25 persen.

Akan tetapi, sebaiknya kebijakan tersebut diambil bukan karena permintaan dari pemerintah. Namun melihat kondisi perekonomian serta diarahkan untuk menjaga stabilitas keungan. Padahal apabila kita ketahui bersama, mendorong pertumbuhan ekonomi adalah tugas dari pemerintah.

“Seharusnya apabila Pak Wakil Presiden meminta BI Rate diturunkan kembali, harus adanya hitung- hiungan oleh Agus Martowardojo (Gubernur BI). Apabila masih memungkinkan turun, maka juga akan turun. Apabila tidak dan tidak diterima, maka ya mengundurkan diri saja,” ungkap Anton, Kamis (12/ 3/ 2015).

Disisi lain, ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk menurunkan harga semen hingga Rp 3.000/ sak. Hal tersebut dianggap telah membatasi pertumbuhan industri pada sektor tersebut. Selain itu langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi ilegal fishing yang bermuara pada menurunya industri perikanan negara yang ada di sekitar Indonesia, juga menjadi kekhawatiran pasar tersendiri.

Langkah yang diambil pemrintah lainya adalah ketika menerapkan kebijakan pembatasan mengenai kepemilikan asing pada sektor perbankan sebesar 40 persen. Langkah yang diambil pemerintah tersebut bertepatan dengan dibatalkanya DBS Bank untuk memperbesar kepemilikan sahamnya pada Bank Danamon.

Para investor menilai hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melindungi sektor perbangkan. Padahal dengan dibatalkanya rencana DBS itu, adanya biaya yang besar yang harus ditanggung oleh DBS. Kebijakan pemerintah untuk memanggil direksi bank dibawah naungan BUMN untuk menurunkan suku bunganya juga dianggap telah menghambat sektor perbankan.

[NurMungil/HD]

Tags:
author

Author: