Terdapat 60 Pengelola Apartemen Dituduh Melanggar Undang- Undang Rusun

Terdapat 60 Pengelola Apartemen Dituduh Melanggar Undang- Undang Rusun

HarianDepok.com- Properti – Kurang lebih 60 pengelola apartemen yang berada di wilayah Jakarta telah dianggap malakukan pelanggaran mengenai pengelolaan rumah susun hak milik (rusunami).

Pelanggaran itu diantaranya adalah pembentukan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ ART) yang tidak memiliki ladasan pada undang- undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan pembentukan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun yang tidak melibatkan para penghuni rusun/ sepihak.

Hal itu yang dituduhkan oleh salah satu pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Kesatuan Aksi Pemiliki dan Penghuni  Rumah Susun Indonesia (KAPPRI). Ketika berdemonstrasi Simson di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Simson memaparkan pembentukan AD/ ART dan P3SRS yang telah dilakukan secara sepihak oleh para pengembang hanya ditujukan untuk mencarai margin keuntungan semata.

“Coba lihat saja, 2 hal itu berujung pada banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh para penghuni dengan alasan iuran untuk perawatan lingkungan. Sedangkan para penghuni sendiri tidak pernah diajak untuk berembuk mengenai biaya yang harus dikeluarkan tersebut, tahu- tahu kita kita sudah ada penetapanya. Hal ini tentu sangatlah merugikan para penghuni rusunami,” Ungkap Simson, Selasa (10/ 2/ 2015).

Tak hanya itu, Simson juga sangat kecewa terhadap sikap dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dianggapnya hanya menguntungkan para pengemabang. Menurutnya, pemerintah provinsi telah lalai dalam melaksanakan kewajibanya guna mengawasi serta membina pengeloalaan rusunami yang ada dikawasan Jakarta.

“Pempov sendiri kan  sebagai dewan pembina sekaligus pengelolaan rusanami yang ada di Jakarta. Akan tetapi terdapat 60 AD/ ART rusunami yang telah melanggar UU tetap dibiarkan dan malah disetujui dengan dikeluarkanya Surat Keputusan (SK) Gubernur. Hal itu berarti pemprov memiliki tugas sebagai dewan pembina disalahgunakan kedudukanya”, ungkapnya.

Oleh karenanya, Simson dan para penghuni rusunami yang lainya tergabung dalam KAPPRI menuntut mengenai adanya kebijakan baru yang pro kepada para penghuni rusunami. Tak hanya itu, ia juga meminta untuk dilakukan pemilihan ulang p3SRS yang ada di 60 rusun.

[MuhammadKhotib/HD]

Tags: