Haji Lulung : Jika Tidak Ada kekuasaan Dan Kekuatan Politik, Ahok Pasti Dipenjara.

Haji Lulung : Jika Tidak Ada kekuasaan Dan Kekuatan Politik, Ahok Pasti Dipenjara.

HarianDepok.com – Berita – Nasional , Perselisihan antara orang nomor satu di DKI (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta, masih terus berlanjut. Sebelumnya Ahok telah dilaporkan ke KPK mengenai anggaran siluman, DPRD DKI mengancam balik Gubernur DKI Jakarta itu masuk penjara. “Kalau tidak ada kekuatan politik, intervensi dan kekuasaan, saya jamin Ahok masuk penjara. Bukan hanya omong kosong, kita punya bukti.” ucap Haji Lulung Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (02/03/2015)’

Hal itu diucapkan Lulung setelah melaporkan beberapa media mengenai pemberitaan soal dirinya yang ber-WhatsApp dengan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Menurutnya, laporan Ahok ke KPK itu tidak benar. “Kita lihat nanti, yang benar itu DPRD. Kebenaran itu tidak cuap-cuap-cuap, bukan begitu,” ucap dia. Lulung menyangka Ahok hanya membuat sensasi dengan pernyataan tegasnya tentang DPRD DKI. Salah satunya yakni pernyataan Ahok tentang e-budgeting dan e-katalog.

“Hari ini dia bikin sensasi, dia bilang gue jebak. Tapi jebakan lu salah salah. Dia percaya e-budgeting dan e-katalog itu Tuhan-nya dia, kita apresiasi karena itu manajemen yang terbuka, manajeman yang bisa mengurangi saldo yang dibelanjakan atau itu alat kontrolnya masyarakat agar masyarakat bisa ikut mengontrol. Saya dan DPRD semua serentak mengapresiasikan itu,” bebernya. Namun menurut dia, e-budgeting bukanlah produk hukum. “Ahok dan rekan-rekan jangan mengabaikan proses hukum.

Anggaran belanja di UU No 17 Tahun 2014 pasal 317 ayat 1 butir b disebutkan, Gubernur bersama dengan DPRD membahas anggaran, kemudian DPRD mengesahkan anggaran itu,” tegas dia. Ia menambahkan, “Hasil pembahasan bersama gubernur dan DPRD diparipurnakan, disetujui, ditanda-tangani, dan selesai di Rp 73 T. Hasil dari pembahasan tersebut sesuai UU harus diserahkan ke Mendagri,” Namun menurut dia, yang diserahkan Ahok ke Mendagri bukan hasil pembahasannya dengan DPRD DKI Jakarta. “Mestinya yang dilaporkan ke Mendagri adalah hasil pembahasan, tapi ini hasil e-budgeting dia. Kapan e-budgeting itu diinput, kita pun tidak tahu,” jelas dia.

[ TaufikHidayat/HD ]

Tags:
author

Author: 

Writer and Author In HarianDepok