Korsel Tidak Lagi Ada Tindak Pidana Perzinaan,Lantaran UU Dihapus

Korsel Tidak Lagi Ada Tindak Pidana Perzinaan,Lantaran UU Dihapus

HarianDepok.com – Berita – Internasional – Seoul , Kini MK (Mahkamah Konstitusi) korea selatan telah mengapus UU yang mengatur tentang pelarangan perzinaan yang diterapkan sejak tahun 1953 atau kurang lebih selama 62 tahun. UU tersebut dihapus dengan pertimbangan bahwa adanya peraturan UU tersebut saat ini sudah tidak konstitusional, karena pemerintah sudah tidak seharusnya ikut campur terkait dengan urusan pribadi warga. Meskipun jika dilihat bahwa tindakan perzinaan yang dilakukan dari segi sosiologis, merupakan tindakan yang kurang bermoral.  Bahkan park han- chul selaku hakim menyatakan dengan tegas bahwa saat ini telah mengalami perubahan mengenai hak- hak seksual.

Dan negarapun tidak bisa mengintervensi kehidupan warda secara pribadi meski hal tersebut tidak etis dalam bermoral, tuturnya sebagaimana yang dikatakan pada jumat kemaren melalui BBC (27/02/2015). Sebelumnya pada tahun 1953, UU terkait dengan perzinaan telah disahkan. Sehingga selama 62 tahun lamanya ini, korea selatan merupakan salah satu negara non muslim yang  memberlakukan bahwa perzinaan merupakan tundakan tindak pidana. Oleh karena maka bisa melakukan tuntutan jika kita tidak terima atas perlakuan yang tidak seronoh tersebut. Dalam UU yang diatur tersebut menyatakan bahwa tindakan perzinaan yang jika dinyatakan bersalah maka akan menjalani hukuman selama 2 tahun.

Dulunya UU ini dibuat dengan pertimbangan bahwa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dalam hal perselingkuhan merupakan tindakan yang akan merusak  kehifupan rumah tangga dan juga tatanan sosial. Namun, jika saat ini UU tersebut masih saja diberlakukan masyarakat koera selatan akan ketinggalan jaman. Karena peradaban saat ini sudah berubah. Lim- ji bong selaku pakar hukum yang ada di universitas sogang menyatakan bahwa saat ini jarang sekali ditemui kasus- kasus tersebut bahkan ketikan melakukan pengajuan di pengadilan namun pada akhirnya akan dibatalkan. Data menunjukkan sekitar 5.500 orang yang terdakwa dalam kasus perzinaan dari tahun 2008 hingga kini, namun pada kenyataannya hanya beberapa saja yang menjalani proses hukum.

[MuhammadKhotib/HD]

Tags: