Dalam Jangka Lima Tahun Ini, Sebanyak 750.000 Tenaga Konstruksi Harus Tersertifikasi

Dalam Jangka Lima Tahun Ini, Sebanyak 750.000 Tenaga Konstruksi Harus Tersertifikasi

HarianDepok.com- Properti – Sesuai dengan arahan UU Pasal 8 dan 9 No 18 Tahun 1999 perihal jasa konstruksi, baik itu perencanaan konstruksi yang berbentuk badan maupun pelakasana konstruksi perseorangan, diwajibkan untuk memiliki sertifkasi keterampilan serta keahlian kerja.

Meski demikian, pada kenyataanya belum semua tenaga konstruksi hingga saat ini yang bekerja pada sektor jasa konstruksi mempunyai sertifikat resmi. Hal tersebut seperti apa yang telah diutarakan oleh Masrianto selaku Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi serta Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat. Selasa (24/ 2/ 2015)

“Hingga tahun 2015, sudah tercatat tenaga konstruksi saat ini berjumlah 7 juta orang, dan 2 juta lainya semestinya sudah dapat disertfikasi. Dari data yang diperoleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), jumlahnya baru mencapai 269.066 yang telah tersertifikasi,” ungkap Masrianto.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, dari jumlah 269.066 tenaga konstruksi yang telah mengantongi sertifikasi, sebanyak 86.196 adalah tenaga ahli dan sisanya sebanyak 240.000 adalah tenaga terampil atau pekerja lapangan.

Dikutip dari Data Badan Pusat Statistik, ia menjelaskan bahwa aada sebanyak 400.000 tenaga konstruksi yang sudah memiliki sertifikat. Dari jumlah itu ada sebanyak 100.000 merupakan tenaga ahli sedangkan 300.000 lainya adalah para pekerja lapangan/ pekerja terampil.

Lebih lanjut ia menegaskan pemerintah saat ini telah membuat target baru guna menambah tenaga konstruksi yang memiliki sertifikasi. “Kedepnya selama tahun 2015 hingga 2019 kami menargetkan pekerja konstruksi yang memiliki sertifkasi baik itu tenaga ahli dan terampil sejumlah 750.000 oarang (jangka waktu 5 tahun),” ungkapnya.

Untuk tahun pertama ini, pemerintah menargetkan tenaga konstruksi yang disertifikasi sebanyak 80.000 orang hingga 100.000 orang. Ekspetasinya, jumlah tersebut terus bertambah di tahun- tahun berikutnya yakni tahun depan menargetkan menjadi 125.000 pekerja.

Guna mengentaskan program tersebut, Masrianto menjelaskan bahwa pemerintah melakukan kerja sama dengan beberap pihak swasta, perguruan tinggi, lembaga- lembaga, ataupun sesama kementrian pemerintah yang lainya.

[MuhammadKhotib/HD]

Tags: