JKN, Antara Jaminan Sehat-Sejahtera, ataukah Sakit-Sengsara?

Jaminan Kesehatan Nasional

HarianDepok.com – Suara Pembaca , Setahun telah berlalu sejak diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) yang diselenggarakan  oleh BPJS kesehatan terhitung mulai 1 Januari 2014 silam. Faktanya, masih saja ada kejadian pilu yang menimpa peserta BPJS. Kali ini nasib malang menimpa bayi Ryuji yang berumur lima bulan pengidap Atresia Bilier. Bayi ini terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan non penerima bantuan iuran (PBI). Dokter memvonis operasi transplantasi hati demi kesembuhan sang bayi.

Biaya operasi yang mencapai 1,2 M membuat BPJS angkat tangan. Pihak BPJS bersikeras menolak klaim terhadap sang bayi dan maksimal bersedia menyediakan 250 juta rupiah untuk biaya operasi. Singkat cerita setelah ada gebrakan dari poros wartawan yang mempunyai kepedulian dengan mengadu kepada komisi XI DPR RI, baru pihak BPJS menyanggupi klaim biaya operasi bayi ini. Ternyata kemalangan yang dialami bayi Ryuji masih belum setragis nasib malang seorang bayi di Brebes yang tidak tertolong nyawanya setelah di tolak oleh tiga rumah sakit. (Tribunnews.com. 29 Januari 2015).

Fakta ini hanya sekelumit kisah dari sederet nasib pahit peserta BPJS di seluruh tanah air sepanjang setahun pemberlakuan BPJS. Di Depok khususnya, memang ada beberapa warga mengungkapkan kepuasannya menjadi peserta BPJS, mulai dari pujiannya mereka terhadap layanan “gratis” yang mereka dapatkan bahkan di RS swasta sekalipun. Tentu masih ada juga keluhan yang mereka utarakan yang ternyata senada dengan hampir semua peserta BPJS lainnya. Relitas buruk dari implementasi BPJS semisal antrean panjang saat mendaftar, penolakan pasien BPJS dengan berbagai alasan oleh RS, prosedur alur pelayanan yang tidak sederhana bahkan banyak juga yang masih harus membayar puluhan juta rupiah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan lain sebagainya.

Kepala BPJS Kesehatan pun mengakui adanya ribuan pengaduan tersebut. Terlepas dari subjektivitas peserta BPJS yang telah merasakan pelayanan BPJS, tulisan ini hendak menelaah program JKN yang diselenggarakan BPJS baik dari tataran konsep hingga implementasinya. Setidaknya dalam tataran konsep, ada beberapa hal yang perlu dikritisi;

  1. Komersialisasi layanan kesehatan

Program JKN sebagai bentuk implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan merupakan implementasi UU SJSN dan UU BPJS. Dimana layanan kesehatan bukan lagi sepenuhnya tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, melainkan dialihkan kepada BPJS kesehatan yang notabene tata kelolanya tetap berpijak pada prinsip bisnis yaitu berorientasi profit meskipun sebutannya sebagai badan publik. Disinilah titik kritis dimana kesehatan bahkan nyawa manusia diposisikan sebagai komoditas jasa yang diperdagangkan. Nyatanya, setiap individu masyarakat harus membayar setiap bulannya kepada BPJS kesehatan sebagai prasarat agar bisa memperoleh layanan kesehatan. Fakta terbaru kasus bayi Ryuji tak terbantahkan, masyarakat diharuskan berjuang sendiri menutupi biaya yang dibutuhkannya manakala BPJS menolak membayarkan seluruh biaya yang ditanggung pesertanya. Sangat kental nuansa bahwa BPJS Kesehatan “tak mau rugi”. Selama sistem pelayanan kesehatan ditempatkan sebagai industri yang berorientasi bisnis, dan bukan tanggung jawab negara, maka masyarakat akan tetap menanggung biaya layanan kesehatannya melalui iuran yang mereka bayarkan setiap bulannya. Di sisi lain, dengan semakin bertambahnya peserta maka pendapatan yang dapat diraup oleh BPJS semakin besar, sementara klaim yang mereka bayarkan lebih rendah. Surplus ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pengelola untuk diinvestasikan pada lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal. Sebagaimana halnya dengan lembaga-lembaga asuransi lainnya, pendapatan yang dapat diraup oleh pengelola akan semakin besar

  1. Menambah Beban hidup masyarakat

Setiap individu masyarakat wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan, sebagaimana yang ditargetkan pemerintah sampai tahun 2019 mendatang. Untuk penduduk yang dikategorikan tidak mampu mendapat subsidi APBN yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tahun ini nilainya mencapai Rp 19,9 triliun atau sebesar Rp19.225 perorang perbulan untuk 86,4 juta jiwa selama 12 bulan. Pelayanan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan publik, seharusnya menjadi tanggung jawab negara, namun dengan program JKN ini, pelayanan kesehatan akhirnya dibebankan kepada publik melalui iuran yang dibayar tiap bulannya. Akibatnya, beban hidup yang harus ditanggung oleh publik dalam mendapatkan hak-hak dasar mereka semakin besar. Kendati dikemas dengan jargon gotong royong, konsep ini tidak akan pernah mengantarkan pada tujuan pembiayaan kesehatan yang sebenarnya.

Yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik bagi setiap individu masyarakat. Ditengah himpitan ekonomi yang menyebabkan berbagai layanan publik seperti pendidikan, transportasi, keamanan harus dibayar untuk bisa dinikmati, disaat yang sama, dengan dikomersilkannya layanan kesehatan tentu menjadi beban tambahan yang harus dipikul masyarakat. Khususnya bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah yang justru rentan terjangkit penyakit akibat kurangnya pengetahuan tentang kesehatan akibat keterbatasan akses informasi serta rendahnya kualitas higienitas akibat keterbatasan ekonomi. Namun pemerintah seolah tak mau tahu, dalam UU BPJS Kesehatan, pemerintah telah menyiapkan seperangkat sanksi bagi rakyat yang tidak mau membayar premi. Sanksi yang dapat dijatuhkan bagi orang yang melanggar regulasi terkait BPJS berupa administrasi, denda dan pidana.

  1. Mengalihkan tanggung jawab Negara

JKN sebagai kebijakan yang disponsori oleh lembaga-lembaga internasional seperti Asia Development Bank (ADB), telah mengalihkan kewajiban menanggung biaya kesehatan yang seharusnya dipikul oleh Pemerintah/ Negara kepada publik. Konsep JKN ini sejatinya merupakan bentuk KPS (Kemitraan Pemerintah dan Swasta). Dalam hal ini sebagai pihak swasta adalah BPJS Kesehatan. Ini merupakan prasyarat bagi terwujudnya klaim Good Governance di era pasar bebas. Sebagaimana yang tertuang dalam sejumlah dokumen, diantaranya dalam dokumen German Technical Coorporation – sebagai salah satu pihak yang turut menggagas JKN – yang menyebutkan: “ ide dasar jaminan kesehatan sosial adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggara pelayanan kesehatan dari pemerintah kepada institusi yang memiliki kemampuan tinggi untuk membiayai pelayanan kesehatan atas nama peserta jaminan sosial”.

  1. Potensi Diskriminasi

Sepanjang kurang lebih setahun implementasi JKN yang belum mencakup seluruh masyarakat menggunakan layanan BPJS Kesehatan, banyak masyarakat peserta BPJS  yang mengeluhkan kualitas layanan yang mereka dapatkan jika dibanding dengan non pengguna layanan BPJS. Mulai dari sikap kurang ramah dari tenaga kesehatan, prosedur yang terkesan dipersulit seperti ditolak RS dengan alasan penuh hingga saat penangaan yang kadang tertunda. Alih-alih kesembuhan yang didapatkan, justru  semakin parahnya penyakit yang diderita lantaran tidak segera tertangani sebagaimana mestinya. Misalnya  bagi penderita penyakit infeksi dan penyakit-penyakit yang berlaku staging maupun stadium dimana terapinya berburu dengan waktu. Di samping itu, pola kesehatan dalam program JKN tersebut sangat diskriminatif, dimana hanya mereka yang mampu membayar lebih mahal yang dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Adapun penduduk miskin harus puas mendapat layanan kelas III. Kondisi ini diperparah dengan kapasitas layanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang masih sangat terbatas. Akibatnya banyak dari mereka tidak tertangani dengan baik sehingga kondisi kesehatannya menjadi lebih buruk. Di Depok, diantara 15 rumah sakit yang ada, baru 8 rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Tentu ini menjadi kendala tersendiri bagi peserta BPJS rujukan dari puskesmas dan fasilitas layanan primer lainnya, karena bagaimanapun mereka harus dirujuk ke rumah sakit yang juga bekerjasama dengan BPJS jika ingin mendapatkan klaim dari BPJS.

Dari beberapa poin diatas saja sudah terlihat bagaimana program JKN ini berpotensi menyengsarakan masyarakat, belum lagi fakta dilapangan yang menguatkan bahwa program ini baik di tataran konsep sampai teknis pengimplementasiannya memang menuai berbagai masalah. Sehingga perlu digagas suatu sisem pelayanan kesehatan yang mampu mewujudkan jaminan kesehatan yang akan membawa pada kesejahteraan khususnya dibidang kesehatan yang berkeadilan.

Dalam lintasan sejarah peradaban, berbagai fakta historis kebijakan di bidang kesehatan yang pernah dijalankan oleh pemerintahan Islam sejak masa Rasul saw. menunjukkan taraf yang sungguh maju. Pelayanan kesehatan gratis diberikan oleh negara yang mendasarkan pada aturan Islam (Khilafah) dibiayai dari kas Baitul Mal.  Adanya pelayanan kesehatan secara gratis, berkualitas dan diberikan kepada semua individu rakyat tanpa diskriminasi jelas merupakan prestasi yang mengagumkan. Hal ini karena Islam adalah sebuah sistem unik yang diwahyukan Allah SWT yang menyediakan kebutuhan baik bagi individu dan masyarakat.

Paradigma Islam Tentang Kesehatan

Rasulullah saw. bersabda: Siapa saja di antara kalian yang berada di pagi hari sehat badannya; aman jiwa, jalan dan rumahnya; dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan ia telah diberi dunia seisinya (HR al-Bukhari dalam Adab al-Mufrâd, Ibn Majah dan Tirmidzi). Dalam hadis ini kesehatan dan keamanan disejajarkan dengan kebutuhan pangan. Ini menunjukkan bahwa kesehatan dan keamanan statusnya sama sebagai kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Nabi SAW juga bersabda: “Setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpin. Jadi, penguasa adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (Bukhari & Muslim).

Imam / khalifah bertanggung jawab untuk mengelola urusan-urusan rakyat. Salah satu kebutuhan dasar adalah bahwa Khilafah harus menyediakan layanan kesehatan. Ketika Rasulullah SAW sebagai kepala negara di Madinah diberi oleh Raja Muqauqis seorang dokter sebagai hadiah, ia tugaskan dokter tersebut ke umat Islam. Kenyataan bahwa Rasulullah SAW menerima hadiah dan dia tidak menggunakannya, bahkan dia menugaskan dokter itu kepada kaum muslimin, dan hal ini adalah bukti bahwa kesehatan adalah salah satu kepentingan umat Islam. Karena negara berkewajiban untuk membelanjakan anggaran negara pada penyediaan sistem kesehatan gratis untuk semua orang, maka Baitul-Mal harus menyusun anggaran untuk kesehatan. Jika dana yang tersedia tidak mencukupi maka pajak kekayaan akan dikenakan pada umat Islam untuk memenuhi defisit anggaran. Perawatan bagi orang-orang yang berada di bawah otoritas negara tidak dinilai berdasarkan anggaran tahunan atau aspirasi politik melainkan didasarkan pada hak-hak yang diberikan kepada mereka oleh Allah SWT.

Berbeda dengan sistem kapitalis, sistem Islam memandang penyediaan kesehatan kepada warga negaranya dari perspektif manusia dan bukan aspek ekonomi. Ini berarti bahwa pemimpin Negara Islam terlihat untuk menyediakan sarana kesehatan yang memadai dan berkualitas baik kepada rakyat, bukan demi memiliki tenaga kerja yang sehat yang dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian tetapi demi memenuhi tugasnya mengurus kebutuhan orang-orang dalam ketaatan kepada Allah SWT. Lebih dari itu, Islam menilai bahwa tidak terpenuhi atau terjaminnya kesehatan dan pengobatan akan mendatangkan dharar bagi masyarakat. Dharar (kemadaratan) wajib dihilangkan. Sabda Nabi saw. ”Tidak boleh membahayakan orang lain dan diri sendiri (HR Malik). Dengan demikian, kesehatan dan pengobatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak rakyat dan menjadi kewajiban negara.

Kebijakan Kesehatan

Kebijakan kesehatan dalam Khilafah akan memperhatikan terealisasinya beberapa prinsip. Pertama: pola baku sikap dan perilaku sehat. Kedua: Lingkungan sehat dan kondusif. Ketiga: pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. Keempat: kontrol efektif terhadap patologi sosial. Pembangunan kesehatan tersebut meliputi keseimbangan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Promotif ditujukan untuk mendorong sikap dan perilaku sehat. Preventif diprioritaskan pada pencegahan perilaku distortif dan munculnya gangguan kesehatan. Kuratif ditujukan untuk menanggulangi kondisi patologis akibat penyimpangan perilaku dan munculnya gangguan kesehatan. Rehabilitatif diarahkan agar predikat sebagai makhluk bermartabat tetap melekat.

Pembinaan pola baku sikap dan perilaku sehat baik secara fisik, mental maupun sosial, pada dasarnya merupakan bagian dari pembinaan kepribadian Islam itu sendiri.  Dalam hal ini, keimanan yang kuat dan ketakwaan menjadi keniscayaan.  Syariah sangat concern pada kebersihan dan sanitasi seperti yang dibahas dalam hukum-hukum thaharah.  Syariah juga memperhatikan pola makan sehat dan berimbang serta perilaku dan etika makan seperti perintah untuk memakan makanan halal dan thayyib (bergizi), larangan atas makanan berbahaya, perintah tidak berlebihan dalam makan, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, mengisi perut dengan 1/3 makanan, 1/3 air dan 1/3 udara, termasuk kaitannya dengan syariah puasa baik wajib maupun sunah. Syariah juga menganjurkan olah raga dan sikap hidup aktif. Syariah juga sangat memperhatikan masalah kesehatan dan pola hidup sehat dalam masalah seksual, semua masalah sosial diatur dalam nidzam ijtima’iy secara rinci sehingga menjauhkan masyarakat dari problem dan konflik sosial termasuk penyakit menular seksual. Jadi, menumbuhkan pola baku sikap dan perilaku sehat tidak lain adalah dengan membina kepribadian Islam dan ketakwaan masyarakat. Tentu hal itu bukan hanya menjadi domain kesehatan tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat umumnya.

Kebijakan kesehatan Khilafah juga diarahkan bagi terciptanya lingkungan yang sehat dan kondusif.  Tata kota dan perencanaan ruang akan dilaksanakan dengan senantiasa memperhatikan kesehatan, sanitasi, drainase, keasrian, dsb.  Hal itu sudah diisyaratkan dalam berbagai hadis, seperti: Sesungguhnya Allah Maha indah dan mencintai keindahan, Mahabersih dan mencintai kebersihan, Mahamulia dan mencintai kemuliaan. Karena itu, bersihkanlah rumah dan halaman kalian, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi (HR at-Tirmidzi dan Abu Ya’la).

Jauhilah tiga hal yang dilaknat, yaitu buang air dan kotoran di sumber/saluran air, di pinggir atau tengah jalan dan di tempat berteduh(HR Abu Dawud). Rasul saw. juga bersabda, “Janganlah salah seorang dari kalian buang air di air yang tergenang.” (HR Ashhab Sab’ah).

Jabir berkata, “Rasulullah melarang buang air di air yang mengalir.” (HR Thabarani di al-Awsath).

Di samping itu juga terdapat larangan membangun rumah yang menghalangi lubang masuk udara rumah tetangga, larangan membuang sesuatu yang berbahaya ke jalan sekaligus perintah menghilangkannya meski hanya berupa duri.

Beberapa hadis ini dan yang lain jelas mengisyaratkan disyariatkannya pengelolaan sampah dan limbah yang baik, tata kelola drainasi dan sanitasi lingkungan yang memenuhi standar kesehatan, dan pengelolaan tata kota yang higienis, nyaman sekaligus asri.  Tentu saja itu hanya bisa direalisasikan melalui negara, bukan hanya melibatkan departemen kesehatan, tetapi juga departemen-departemen lainnya.  Tata kota, sistem drainase dan sanitasi kota kaum Muslim dulu seperti Baghdad, Samara, Kordoba, dsb telah memenuhi kriteria itu dan menjadi model bagi tata kota seperti London, kota-kota di Perancis dan kota-kota lain di Eropa.

Pelayanan kesehatan berkualitas hanya bisa direalisasikan jika didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten.  Penyediaan semua itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara (Khilafah) karena negara berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan dasar berupa kesehatan dan pengobatan.  Karenanya, Khilafah wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotik, pusat dan lembaga litbang kesehatan, sekolah kedokteran, apoteker, perawat, bidan dan sekolah lainnya yang menghasilkan tenaga medis, serta berbagai sarana prasarana kesehatan dan pengobatan lainnya.  Negara juga wajib mengadakan pabrik yang memproduksi peralatan medis dan obat-obatan; menyediakan SDM kesehatan baik dokter, apoteker, perawat, psikiater, penyuluh kesehatan dan lainnya.

Pelayanan kesehatan harus diberikan secara gratis kepada rakyat baik kaya atau miskin tanpa diskriminasi baik agama, suku, warna kulit dan sebagainya. Pembiayaan untuk semua itu diambil dari kas Baitul Mal, baik dari pos harta milik negara ataupun harta milik umum.

Semua pelayanan kesehatan dan pengobatan harus dikelola sesuai dengan aturan syariah termasuk pemisahan pria dan wanita serta hukum-hukum syariah lainnya. Juga harus memperhatikan faktor ihsan dalam pelayanan, yaitu wajib memenuhi 3 (tiga) prinsip baku yang berlaku umum untuk setiap pelayanan masyarakat dalam sistem Islam: Pertama, sederhana dalam peraturan (tidak berbelit-belit). Kedua, cepat dalam pelayanan. Ketiga, profesional dalam pelayanan, yakni dikerjakan oleh orang yang kompeten dan amanah.

 

Fakta Historis Tak Terbantahkan

Ketika Islam diterapkan sebagai sebuah sistem lengkap, Islam menyediakan sarana untuk berprestasi di segala bidang seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Di masa lalu, individu di bawah Khilafah membuat kontribusi yang luar biasa untuk bidang medis. Khilafah pada masa itu menyediakan banyak rumah sakit kelas satu dan dokter di beberapa kota: Baghdad, Damaskus, Kairo, Yerusalem, Alexandria, Cordova, Samarkand dan banyak lagi. Kota Baghdad sendiri memiliki enam puluh rumah sakit dengan pasien rawat inap dan pasien rawat jalan dan memiliki lebih dari 1.000 dokter. Rumah sakit umum seperti Bimaristan al-Mansuri, didirikan di Kairo pada tahun 1283, mampu mengakomodasi 8.000 pasien. Ada dua petugas untuk setiap pasien yang melakukan segala sesuatu untuk diri pasien agar mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dan setiap pasien mendapat ruang tidur dan tempat makan sendiri. Para pasien baik rawat inap maupun rawat jalan di beri makanan dan obat-obatan secara gratis. Ada apotik dan klinik berjalan untuk perawatan medis bagi orang-orang cacat dan mereka yang tinggal di desa-desa. Khalifah, Al-Muqtadir Billah, memerintahkan bahwa setiap unit apotik dan klinik berjalan harus mengunjungi setiap desa dan tetap di sana selama beberapa hari sebelum pindah ke desa berikutnya.

Dari catatan sejarah di atas, kita melihat bahwa ketika Penguasa benar-benar menerapkan aturan Allah SWT, barulah saat itu masyarakat akan benar-benar berkembang dan berhasil. Namun, penting untuk diingat bahwa kemajuan materi tidak menyamakan dengan kesuksesan sejati – mencari keridhaan Allah SWT. Bagi khalifah hal tersebut bukan hanya tentang bagaimana menyediakan pelayanan medis, melainkan untuk memenuhi kebutuhan warga yang dirinya dipercayakan untuk bertanggung jawab atas mereka.

Will Durant dalam The Story of Civilization menyatakan, “Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya.  Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis.  Para sejarahwan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.”

Saatnya membuang mimpi hidup sehat sejahtera dengan JKN, sembari bersegera mewujudkan tatanan kehidupan penuh keadilan dan keridhaan dengan diterapkannya syariah secara menyeluruh dalam bingkai negara khilafah.

Artikel Kiriman Dari : dr. Alik Munfaidah

Tags:
author

Author: 

Penulis Konten - Author Di Harian Depok