Walikota Depok Targetkan Pemasukan DPPKA kota Depok Sebesar Rp145 miliar

Walikota Depok Targetkan Pemasukan DPPKA kota Depok Sebesar Rp145 miliar

HarianDepok.com – Berita, Pemerintah kota Depok saat ini tengah mengalami kesulitan dalam pendapatannya. Hal ini dipengaruhi oleh keputusan pemerintah pusat yang akan segera merealisasikan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB di seluruh Indonesia.

Farah Mulyati selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Depok ketika dihubungi oleh media (21/02/2015) mengatakan bahwa untuk tahun 2015 ini, merupakan tahun terberat untuk divisinya. Pasalnya, Walikota Depok saat ini tengah menaikkan target pendapatan pajaknya sebesar Rp.145 milliar.

Hal ini dikeluhkannya, karena untuk kedepannya, pihaknya dipastikan tidak akan mendapatkan masukan dari PBB dan BPHTB secara maksimal dikarenakan keputusan pemerintah pusat untuk menghapuskan dua hal tersebut. Dari permasalahan yang dihadapinya saat ini, membuat pihaknya harus memutar otak agar supaya target yang sudah ditetapkan oleh Walikota Depok bisa dipenuhi.

Farah mengakui, bahwa pihaknya memang pada tahun 2013 telah berhasil mengejar target yang telah ditentukan oleh Walikota Depok sebesar Rp.135 milliar. Namun untuk target tahun ini, pihaknya pesimis untuk bisa mencapai target pemasukan sebesar Rp.145 milliar yang telah ditetapkan oleh Walikota. Hal tersebut terkait dengan permasalahan dihapuskannya PBB dan BPHTB di kota Depok.

Dirinya menjelaskan, target tahun lalu dapat tercapai dikarenakan hampir sebagian besar diperolehnya dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB. Selebihnya hanya beberapa persen saja dari pemasukan pajak pajak yang lain. Saat ini diperkirakan ada sekitar 570 ribu wajib pajak yang diharuskan membayar pajak PBB akan hilang terkait keputusan pemerintah tersebut.

Data pemasukan DPPKA yang tercatat untuk pencapaian target tahun 2014 itu didapatkan dari PBB sebanyak Rp.115 milliar atau sebesar 85,76 persen dari target yang ditentukan oleh Walikota Depok sebesar Rp.135 milliar pada waktu itu. Untuk selebihnya didapatkan dari pendapatan pendapatan lainnya.

Kini Farah selaku pihak DPPKA akan mencoba melakukan pertemuan dengan Walikota Depok untuk melakukan negoisasi kenaikan target pajak yang telah diterimanya. Selain untuk membahas mengenai kebijakan Walikota Depok tersebut, dirinya juga mengungkapkan, bahwa nantinya di dalam pertemuan tersebut akan dibahas juga mengenai cara alternatif untuk menggantikan pendapatan pajak yang hilang dari PBB dan BPHTB.

[Izl/MuhammadKhotib/HD]

Tags: