BKKBN Mendapat Alokasi Dana Sebesar Rp. 2,38 Triliyun

BKKBN Mendapat Alokasi Dana Sebesar Rp. 2,38 Triliyun

HarianDepok.com – Berita – Nasional – Jakarta , BKKBN (badan kependudukan dan keluarga berencana nasional) kini mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat sejumlah Rp, 2,38 triliyun yang akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program kependudukan, pembangunan keluarga, dan juga keluarga berencana di tahun 2015 ini. Kepastian dari dana yang diberikan ini di dapatkan setelah usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh komisi IX DPR bersama dengan BKKBN pada hari rabu kemaren (18/02/2015) yang menyetujui adanya perubahan alokasi dana yang telah diajukan sebelumnya oleh BKKBN. Komisi IX DPR ini telah menyetujui pergeseran alokasi dana untuk BKKBN, tutur ambar rahayu selaku pelaksana tugas kepala BKKBN pada saat ditemui di senayan sabtu kemaren (21/02/2015).

Pengalokasian dana yang disetujui oleh DPR adalah, yang pertama terkait dengan program tugas teknis BKKBN serta dukungan manajamen sejumlah Rp. 634 milyar, kedua program peningkatan akuntabilitas aparatur serta program pengawasan sebesar Rp. 11,6 milyar dan yang terakhir adalah progrma palatihan, pengembangan, penelitian dan juga kerjasama internasional sejumlag Rp 266 milyar. Perubahan dari anggaran tersebut menurut ambar rahayu tidak akan mengurangi  dan mengubah prioritas sebagaimana (RKA-KL)Rencana Kerja  Dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran yang telah terbentuk tahun 2015. Ambar muga menjelaskan bahwa perubahan yang dilakukan tersebut bersifat pemindahan pencatatan untuk alokasi bidang generik yang dikelompokkan masing- masing program yang sesuai.

Adanya ketetapan yang tertuang pada UU nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, menjadikan BKKBN berperan penting dalam menyukseskan program kependudukan keluarga berenacana. Karena dalam ketentuan UU tersebut memberikan amanat untuk mengelola tenaga penyuluh keluarga berencana ditarik ke pusat. Dan peran dari penyuluh ini terju langsung untuk mensosialisasikan program kependudukan keluarga berencana kemasyarakat mulai dari pedesaan, pelosok dan juga masyarakat kota. Otonomi daerah yang sekarang ini diterapkan membuat jumlah penyuluh berkurang sehingga hal ini menjadikan beberapa program tidak bisa berjalan sesuai harapan, hal ini disebabkan setiap daerah mempunyai regulasi tersendiri mengenai keluga berencana.

[AndriIdaman/HD]

Tags:
author

Author: 

"Sesempurna apa pun kopi yang kamu buat, kopi tetap kopi, punya sisi pahit yang tak mungkin kamu sembunyikan.” (Internet Marketers & Publisher)