Kewajiban Untuk Membangun Smelter Akan Kembali Diperlonggar

Kewajiban Untuk Membangun Smelter Akan Kembali Diperlonggar

HarianDepok.com- Bisnis – Pemerintah saat ini tengah memberi sinyal untuk melonggarkan perizinan konsentrat dari Kontrak Karya seperti halnya Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Hal ini dilakukan karena diperkirakan belum dapat terealisasi pada tahun 2017.

Pemerintah sebelumnya sudah memberikan kelonggaran perihal pelarangan ekspor konsentrat mineral tersebut. Berdasarkan UU Mineral dan Batu Bara tahun 2009, para pelaku usaha tidak diperbolehkan melakukan hasil ekspor tambang mineral sebelum memiliki fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) pada tahun 2014.

Aturan tersebut lalu diringankan oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2014. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah memperpanjang batas waktunya membuat smelter hingga 2017. Perusahaan yang dipandang memiliki komitmen untuk membangun smelter mendapatkan izin ekspor di pertengahan tahun lalu.

R Sukhyar selaku direktur Jendral Mineral dan Batu Bara dari Kementerian ESDM menjelaskan, kelonggaran tersebut adalah sebuah konsekuensi dari pembangunan smelter yang ada di Papua yang membutuhkan waktu hingga 52 bulan. Oleh karena itu, smelter tersebut diprediksikan akan bisa terbangun pada tahun 2019.

“Apabila konsekuensinya sampai tahun 2017 untuk membangun smelter dan belum terbangun. Apa boleh puat maka aturanya juga harus di revis”. Ungkap Sukhyar, Rabu (18/ 2/ 2015).

Lebih lanjut ia memaparkan keputusan itu akan bersinggungan secara langsung dengan aturan sebelumnya yang ada. oleh karena itu kementrian akan merevisi peraturn tersebut (Peraturan Menteri ESDM No.1 Tahun 2014). Selain itu, pelonggaran aturan tersebut dinilai juga akan mempertimbangkan mengenai rencana pembangunan smelter secara konsorsium bagi perusahaan pemegang kontrak karya.

“Intinya tidak mungkin semua pemegang KK serta IUP tersebut memiliki fasilitas smelter sendiri. Oleh karena itu diperlukan kerjasama diantara perusahaan- perusahaan yang mengahasilkan konsentrat tembaga”. Ujar Sukhyar.

Untuk mendukung hal itu, ia mengungkapkan perlu adanya inisiatif dari pemerintah. Inisiatif yang diberikan dapat berupa keringanan pajak seperti halnya tax allowance atau tax holiday.

[NurMungil/HD]

Tags:
author

Author: