Izin Reklamasi Di Pluit City Dianggap Melanggar Aturan

Izin Reklamasi Di Pluit City Dianggap Melanggar Aturan

HarianDepok.com- Properti – Izin yang diberikan terhadap proyek reklasmasi Pulau G Pluit City dari Pemprov DKI Jakarta dianggap telah melanggar aturan yang sudah ada karena telah melangkahi kebijakan dari pemerintah pusat, dalam kaitanya adalah Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Puput TD Putra selaku Direktur dari Whana Lingkungan Hidup Jakarta menyatakan bahwa pemberian izin tersebut telah melanggar aturan. Pelanggaran tersebut terkait karena tersebut merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang wewenangnya dipegang oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 2014 mengenai Perubahan Pengelolaan Pesisir serta Pulau- Pulau Kecil.

“seharusnya sebelum pemprov Jakarta mengeluarkan perizinan tersebut harus ada koordinasi dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan. Karena pesisisr Jakarta masuk kedalam kewenangan dari Kementrian tersebut. Kalau tetap seperti ini berarti pemprov DKI telah melanggar Perpres No 122 Tahun 2012 mengenai Reklamasi pada Wilayah Pesisir serta Pulau- Pulau Kecil”. Ungkap puput, Jumat (13/ 2/ 2015).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, pembangunan reklamasi yang ada di Teluk Jakarta yang tidak disesuaikan dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan akan menimbulkan dampak negatif bagi sektor ekologi serta sosial ekonomi yang ada, terlebih untuk kawasan Kepulauan Seribu.

“mega proyek pembuatan pulau baru tersebut dapat memberikan dampak terhadap perubahan arus gelombang laut yang pada akhirnya akan memberikan dampak juga kepada kepulauan seribu. Biota yang ada di bawahnya juga dipastiakan akan rusak. Apabila sampai biota laut tersebut benar- benar rusak maka pengembang dan pemerintah bersama- sama telah melanggar ketentuan UU No 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Tutur Puput.

Warga yang ada di sekitar kepualuan seribu juga akan terancam kehilangan mata pencarian serta kehidupan sosial budaya yang juga akan terancam pudar. Menurutnya reklamasi yang akan dilakukan di kawasan tersebut akan mengancam lebih dari 1.600 nelayan lokal yang ada.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pada tanggal 7 Januari 2015 pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memberikan izin untuk pelaksanaan reklamasi di pulau G Pluit City.

[MuhammadKhotib/HD]

Tags: