Wacana Penghapusan NJOP dan PBB Disambut Cukup Antusias

Wacana Penghapusan NJOP dan PBB Disambut Cukup Antusias

HarianDepok.com – Properti – Adanya wacana pemerintah untuk menghapus NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) disambut cukup antusias oleh beberapa kalangan. Adanya wacana tersebut dinilia sangat berdampak positif terutama bagi rakyat dan para pelaku usaha, terlebih bagi para pengembang.

“Dapat kita bayangkan, tanah yang belum ada bngunanya sudah dikenakan pajak pada setipa tahunya sehingga membuat harga perolehan dari tanah tersebut menjadi lebih mahal dan ujung- ujungnya akan dilimpahkan juga kepada para konsumen. Tentu hal ini  sangatlah membebani. Ungkap Tanto Kurniawan selaku Komisaris PT Hanson Land International Tbk, Jumat (30/12015).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut belum lagi ditambah dengan penetapan NJOP yang diberlakukan pemerintah saat ini tidak dilihat dari nilai ekonomis tanah tersebut, namun lebih ditentukan oleh keputusan secra sepihak. Hal itu menurutnya menjadikan harga jual tanah semakin lebih tinggi dikarenakan oleh pemerintah daerah lebih bersifat agresif guna mendorong naiknya tanah melalui NJOP.

“ketika waktu pengembang membebaskan tanah, maka yang akan dihadapinya adalah NJOP itu. Terlebih untuk akta notaris harus berpedoman pada NJOP guna menentukan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Tutur Kurniawan.

Hal yang serupa juga dipaparkan oleh Avilliane seorang pakar Ekonomi, tuturnya usulan adanya pengahapusan tersebut tentu akan sangat menguntugkan bagi masyarakat. Karena dengan adanya PBB dianggap terlalu memberatkan bagi bagi masyarakat, terlebih bagi mereka yang memiliki penghasilan yang dibawah kelas menengah.

Hal ini seperti apa yang ia sampaiakan, “hingga saat ini PBB menurut pengamatan saya tidak berlaku fair. Hal ini dapat kita lihat contohnya di daerah kawasan Jakarta, PBB yang ada di wilayah tersebut naik hingga 300 persen. Kondisi itulah yang menjadikan warga asli penduduk situ tidak kuat membayar PBB. Masyarakat bawah itulah yang paling terkena imbasnya”.

Akan tetapi, menurutnya kemungkinan besar wacana tersebut ditentang oleh pemerintah daerah. Adanya pengahapusan pajak tersebut menjadikan pemda kehilangan banyak pendapatanya yang berasal dari PBB tersebut.

[EniGayoe/HD]

Tags:
author

Author: 

Penulis Konten - Author Di Harian Depok