Menerbitkan Permenaker, Kedaulatan Dari Para Pekerja Semakin Terjajah

Menerbitkan Permenaker, Kedaulatan Dari Para Pekerja Semakin Terjajah

HarianDepok.com- Bisnis , Hanif Dhakiri selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerbitkan sebuah peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014 mengenai perubahan atas peraturan Menteri Tenaga Kerja serta transmigrasi No 19 Tahun 2012 yang mengatur perihal syarat- syarat penyerahan sebagai pelaksana pekerjaan kepada perusahaan lain.

Dalam peraturan menteri tenaga kerja 27 tahun 2014 tersebut secara jelas dan tegas mengenai syarat prosedural dan perjanjian perusahaan bagi penyedia jasa pekerjaan atau buruh yang biasa disebut dengan ‘outsourcing’ berasal dari modal asing atau dari warga negara asing seperti yang tertuang dalam pasal lima dalam Permaker tersebut.

Pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut didasari kerena semata- mata karena peningkatan investasi serta memperluas kesempatan kerja. Alasan itulah yang menjadi pertimbangan yang sangat mendasar sebagai terbutnya peraturan menteri tersebut dan ditandatangani oleh hanif tertanggal 31 Desember 2014 kemarin.

Menanggapi pertauran yang sangat mengancam nasib buruh tersebut, Achmad Ismail selaku Koordinator Geber BUMN (Gerakan Bersama Pekerja dan Buruh Badan Usaha Milik Negara) menyatakan sikap tegasnya menolak hal tersebut. Tuturnya, “kami siap untuk saling beradu argumentasi kepada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang menjadi menterinya Joko Widodo ini”. Jakarta, Minggu (1/2/2015).

Lebih lanjut ia menjelaskan, direktur BUMN saja yang berasal dari asing saja kami kekeh menolaknya, apalagi perusahaan yang modalnya dari asing dengan menggunakan sistem ‘outsourcing’.

Dengan adanya peraturan tersebut membuka pintu yang lebar bagi perusahaan atau warga asing untuk memiliki perusahaan dengan sistem outsourcing. Tentu apabila hal tersebut tetap dibiarkan maka kedaulatan dari buruh yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar 45 akan tergerus. Hal tersebut sama artinya dengan dijajahnya kaum buruh di Indonesia.

“apabila orang asing atau perusahaan memiliki usaha outsourcing di negara ini, maka hal itu sama halnya dengan dijajahnya kedaulatan hak pekerja Indonesia yang senbenarnya telah terjamin dalam UUD 1945”. Ungkapnya

[NurMungil/HD]

Tags:
author

Author: