Ratusan Minimarket di Bekasi Tidak Memiliki Izin

Ratusan Minimarket di Bekasi tidak memiliki ijin

HarianDepok.com – Berita – Nasional , Dinas Perdagangan Kota Bekasi mencatata ratusan minimarket di Kota Bekasi belum memiliki surat Ijin Usaha Toko Modern (IUTM). Minimarket yang belum memiliki IUTM terhitung ada sekitar 630 minimarket jenis Indomart dan Alafamart di Kota Bekasi.

Kepala Bidang Perdagangan Kota Bekasi, Herbert Panjaitan mengatakan bahwa untuk retail besar memang hampir semuanya memiliki IUTM, namun untuk skala yang lebih kecil seperti mminimarket belum. Hal itu juga menghambat proses retribusi karena kendala kelengakapan berkas dansaat ini sedang dalam proses melengkapi berkas.

“Sementara minimarket yang paling banyak menjamur seperti Indomart dan Afamart, mereka sedang proses melengkapi dokumen agar mendapat izin usaha,” Ujarnya.

Herbert mengatakan, Dinas Perdagangan telah memberikan himbauan supaya pemilik minimarket sesegera mungkin menyelesaikan dokumen persyaratan. Selain itu, sementara ini Dinas Perdagangan Kota Bekasi telah melakukan penutupan di dua minimarket yang ada di Kecamatan Rawa Lumbu dan di Jalan Khaerul Anwar terkait masalah perijinan.

Herbert menjelaskan, satu dari dua minimarket yang telah ditutup tersebut, yaitu yang berada di Kecamatan Rawa Lumbu telah menyelesaikan perijinannya dan kembali beroperasi. Sedangkan minimarket di Jalan Khaerul Anwar mereka sudah buka kembali sebelum melengkapi berkas perijinan. Herbert mengaku, pihaknya akan memberi surat teguran sampai tiga kali sesuai prosedur.

“Jika masih membandel, kami akan bertindak tegas dan menutup permanen minimarketnya,” ujar Herbert.

Sebelumnya, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi telah menekankan kepada seluruh pemilik minimarket agar menyelesaikan persyaratan pendirian dan perijinan usahanya tidak terlalu lama. Kepala BPPT, Amit Riadi mengatakan, jika masih belum melengkapi persyaratannya, maka pihaknya akan melayangkan surat teguran. Selama ini pihak BPPT masih lunak karena usaha atau minimarket boleh beroperasi selama proses melengkapi persyaratan.

Menurut Herbert, para pemilik minimarket mempunyai masalah dalam usaha melengkai dokumen persyaratan. Hal tersebut karena berdirinya minimarket harus mendapat persetujuan dari warga, kemudian diketahui oleh RT, RW dan Pemerintah Setempat.

“Mungkin ada kendala untuk mendapat persetujuan warga,” ujar Herbert.

Padahal, telah diatur dalam pola kemitraan antara pelaku usaha toko modern harus merangkul Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitarnya. Akan tetapi, pola kemitraan tersebut masih belum berjalan maksimal.

Dalam masalah ini pemerintah menurutnya telah memberikan kelonggaran terhadap pemilik minimarket. Sambil mengurus persyaratan, minimarket diijinkan beroperasi. Karena jika kita langsung menutup 600 lebih minimarket, maka akan ada dampak sosial.

“Sebab setiap minimarket mempekerjakan lima sampai 10 karyawan, jika langsung ditutup akan menimbulkan dampak sosial,” kata Herbert.

[EniGayoe/HD]

Tags:
author

Author: 

Penulis Konten - Author Di Harian Depok